DPRD Ponorogo Gelar Rapat Paripurna, Bupati Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2023

Bupati Sugiri Sancoko hadiri Rapat Paripurna DPRD Ponorogo.

Gardajatim.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama, yaitu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ponorogo untuk tahun anggaran 2023. Acara ini berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Ponorogo pada hari Selasa, 26 Maret 2024. Rapat paripurna tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, dan dihadiri oleh 32 anggota DPRD, termasuk Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, serta Wakil Bupati Lisdyarita. Turut hadir juga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo, para Camat se-Kabupaten Ponorogo, dan tamu undangan lainnya. Dalam penyampaian LKPJ, Bupati Sugiri Sancoko menjelaskan, bahwa dokumen tersebut disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020, yang mengatur pelaporan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

LKPJ ini menjadi wujud pertanggungjawaban Bupati atas kinerja selama tahun ketiga masa jabatannya. Pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama dalam LKPJ Bupati. Ia memaparkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan serta target anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Salah satu poin yang disorot dalam paparan adalah realisasi anggaran APBD Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2023. Pendapatan yang berhasil dicapai melebihi target, sementara belanja daerah terealisasi sebesar 97,19%.

Namun, terdapat beberapa kendala dalam penyerapan belanja daerah, seperti efisiensi anggaran dan penundaan pekerjaan di RSUD. Capaian pembangunan daerah juga disampaikan secara singkat, termasuk pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan jalan, serta pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan.

Capaian indikator kinerja makro Kabupaten Ponorogo pada tahun 2023 juga dikemukakan dalam rapat tersebut. Rapat paripurna ini menjadi forum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pembangunan daerah.

Diharapkan, hasil dari rapat paripurna ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan lebih lanjut demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. (Adv/Fjr)