Ketua DPRD Ponorogo Soroti Mutasi Jabatan Oleh Bupati, Ini Alasannya

Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, S.Pd.

Gardajatim.com - Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, menyoroti mutasi jabatan yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Ponorogo pada hari Selasa, 26 Maret 2024.

Dalam rapat tersebut, Sunarto mengemukakan beberapa poin penting terkait fungsi pengawasan DPRD dan prosedur mutasi jabatan.

Sunarto mengingatkan, bahwa sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 153 huruf (a, b, dan c), serta Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018, salah satu fungsi DPRD adalah pengawasan.

Ia juga menekankan pentingnya keputusan Gubernur Jawa Timur yang mengatur tentang pengangkatan dan susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo untuk masa jabatan 2019 - 2024.

Lebih lanjut, Sunarto menyoroti bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 205, sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Ia juga mengacu pada PP No. 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, yang menyatakan bahwa pejabat tinggi pratama yang memimpin Sekretariat DPRD harus dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Mutasi jabatan yang dilakukan Bupati Sugiri Sancoko pada Kamis (21/3/2024) lalu di Pendopo Kabupaten Ponorogo, telah menimbulkan pertanyaan di kalangan anggota dewan, salah satunya Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto, yang menggunakan kesempatan rapat paripurna untuk menegaskan kembali peran serta kewenangan DPRD dalam proses tersebut.

Untuk diketahui, Eko Edi Suprapto yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD menduduki jabatan baru Kepala Satpol PP, dan Joko Waskito yang sebelumnya menjabat Kepala Satpol PP menduduki jabatan baru Sekretaris DPRD.

Rapat paripurna ini menjadi forum penting bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh eksekutif, dalam hal ini Bupati, selaras dengan peraturan yang berlaku. (Adv/Fjr)