Aksi Ribuan Massa di DPRD Kota Madiun Memanas, Tuntutan UMK hingga Kematian Driver Ojol

Pagar Jebol, Kaca Pecah, Polisi Kerahkan Water Cannon Redam Kerusuhan | Sabtu, 30 Agustus 2025 | Foto : Arg

GARDAJATIM.COM : Suasana tegang meliputi kawasan Kantor DPRD Kota Madiun pada Sabtu (30/8/2025) ketika ribuan massa gabungan mahasiswa, masyarakat, dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar unjuk rasa besar-besaran.

Aksi yang awalnya berlangsung dengan orasi berubah menjadi kerusuhan setelah massa memaksa masuk ke area kantor dewan.

Dorongan massa membuat pagar depan DPRD jebol, sementara kaca jendela pecah akibat lemparan botol air mineral dan batu.

Sejumlah titik bahkan dipenuhi api dari aksi pembakaran. Aparat kepolisian yang berjaga di lokasi terpaksa mengerahkan water cannon untuk meredam situasi yang semakin tak terkendali.

Kericuhan dipicu kekecewaan atas besarnya tunjangan anggota DPRD yang dinilai timpang dibandingkan upah minimum Kota Madiun.

Selain itu, massa juga menuntut transparansi kasus kematian driver ojol saat aksi di Jakarta beberapa hari lalu, serta mendesak adanya reformasi di tubuh Polri.

“UMK Kota Madiun hanya sekitar Rp2 juta, sedangkan tunjangan anggota DPRD bisa mencapai Rp50 juta. Kami menolak ketidakadilan ini,” teriak Haidar, koordinator aksi, dari atas mobil komando.

Ketegangan sempat menurun ketika Ketua DPRD Kota Madiun Armaya bersama Kapolres Madiun Kota menemui massa dan menandatangani dokumen tuntutan.

“Ada dua tuntutan utama: pertama ditujukan kepada DPR RI, dan kedua kepada Komisi A. Tuntutan tersebut sudah saya tanda tangani bersama Kapolresta. Nantinya, aspirasi ini juga akan saya teruskan kepada DPR RI,” ujar Armaya.

Namun, setelah penandatanganan tuntutan, situasi kembali memanas. Gerbang utama kantor DPRD rusak parah dan beberapa bagian gedung ikut terdampak. Armaya menyebut, kerusakan yang sudah teridentifikasi sementara adalah kaca gedung Paripurna.

Ia menegaskan akan membuka ruang dialog lebih luas pekan depan bersama perwakilan mahasiswa, agar tuntutan dapat dibahas tanpa aksi anarkis.

“DPRD Kota Madiun siap membuka ruang dialog seluas-luasnya agar aspirasi bisa disampaikan dengan baik tanpa harus ada tindakan anarkis,” tandasnya.

Armaya juga mengingatkan agar aksi berikutnya tidak diprovokasi pihak luar. Berdasarkan informasi, massa dari Kabupaten Madiun, Ngawi, dan Magetan ikut memperkeruh suasana. (Arg)

Editor : Redaksi