DPRD dan Pemkab Madiun Sepakati KUA-PPAS 2026

Defisit Rp79 Miliar Akan Ditutup dengan Surplus Pembiayaan, 18 Program Prioritas Disiapkan | Jumat, 5 September 2025 | Foto : Ist

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama oleh pimpinan DPRD dan Bupati Madiun, Hari Wuryanto, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (4/9/2025).

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Madiun, Mujono, menegaskan bahwa KUA-PPAS merupakan pedoman utama penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

“KUA-PPAS ini ibarat buku induknya dan untuk rincian teknisnya akan dibahas lebih lanjut di dalam APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan, program yang disepakati harus sesuai dengan visi-misi kepala daerah, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

DPRD, lanjutnya, siap mendukung penuh pelaksanaan KUA-PPAS demi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan laporan Badan Anggaran DPRD, pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,05 triliun.

Sementara belanja daerah direncanakan Rp2,12 triliun, sehingga menghasilkan defisit Rp79 miliar.

Namun, defisit tersebut akan tertutupi oleh surplus pembiayaan dengan nilai yang sama, sehingga APBD tetap seimbang.

Bupati Madiun, Hari Wuryanto, menyampaikan bahwa terdapat 18 program prioritas yang akan dijalankan. Program-program tersebut meliputi peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta pengelolaan kawasan permukiman.

“Program-program ini bertujuan mendukung visi daerah ‘Bersih, Sehat, Masyarakat Hidup Sejahtera’,” ungkapnya.

Hari menambahkan, pembangunan daerah diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pemkab Madiun tahun 2026 juga menargetkan penurunan angka kemiskinan, perluasan layanan kesehatan gratis, serta penguatan ketahanan pangan.

“Kami ingin posisi Kabupaten Madiun kembali meningkat, minimal bisa masuk lima besar lagi seperti tahun sebelumnya,” tegasnya.

Dengan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah, Pemkab Madiun optimistis dapat meningkatkan kemajuan daerah sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Eks)

Editor : Redaksi