Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, Pemkab Madiun Teken Kesepakatan Strategis dengan Bapas dan Nurul Hayat

Dari Pembinaan Sosial hingga Pemberdayaan Ekonomi, Kolaborasi Diharapkan Tekan Angka Kemiskinan Madiun | Selasa, 23 September 2025 | Foto: Mah

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten Madiun menandatangani dua kesepakatan strategis dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Madiun dan Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Nurul Hayat di Pendopo Muda Graha, Selasa (23/9/2025).

Penandatanganan ini menjadi tonggak penguatan sinergi lintas sektor untuk mendukung keadilan humanis dan percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

Bupati Madiun Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. menyampaikan, pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat,” ujarnya.

Kerja sama pertama dilakukan dengan Bapas Kelas II Madiun yang dipimpin Agus Yanto.

Kesepakatan ini terkait pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak, sebagai implementasi KUHP Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku Januari 2026.

“Paradigma hukum bergeser dari penjara menuju pembinaan sosial. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat vital untuk menyiapkan tempat dan mekanisme kerja sosial,” jelas Agus Yanto.

Selanjutnya, Pemkab Madiun juga menandatangani kesepakatan dengan Laznas Nurul Hayat, yang dihadiri langsung oleh Direktur Pusat Kholaf Hibatullah.

Dalam kerja sama ini, zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun Nurul Hayat di Madiun sepenuhnya akan disalurkan kembali untuk pemberdayaan masyarakat setempat.

“Kerja sama dengan Nurul Hayat ini luar biasa, dari masyarakat Madiun untuk masyarakat Madiun. Dengan dukungan semua pihak, kita berharap angka kemiskinan yang masih 10,40% sedikit di atas rata-rata Jatim bisa terus kita tekan,” tambah Hari Wuryanto.

Kholaf Hibatullah memaparkan bahwa Nurul Hayat telah hadir di Madiun sejak 2011 dan konsisten memberdayakan warga melalui berbagai program sosial, mulai dari panti asuhan dan pesantren, layanan ambulans gratis, hingga santunan dan pemberdayaan ekonomi.

“Tugas kami menjaga agar keluarga prasejahtera tidak jatuh di bawah garis kemiskinan, sekaligus mendorong yang miskin agar naik kelas. Semua zakat yang diterima di Madiun 100% kembali ke masyarakat Madiun,” ujarnya.

Penandatanganan kesepakatan ini turut disaksikan jajaran pejabat Pemkab Madiun, camat se-Kabupaten, serta perwakilan lembaga terkait.

Pemkab berharap langkah kolaboratif ini dapat memperkuat keadilan sosial yang lebih humanis sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Madiun.

Oleh : Mahmudi Rimbawan

Editor : Redaksi