Akal-akalan Koordinat Mengintai SPMB Jatim, LSM Walidasa Minta Pengawas Tidak Hanya Percaya Data Layar

Ilustrasi

GARDAJATIM.COM : Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Timur 2026 kembali memasuki masa yang menentukan bagi ribuan calon siswa. Namun di balik proses yang semakin digital, kekhawatiran terhadap potensi manipulasi data domisili masih menjadi perhatian publik.

Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menilai titik koordinat domisili berpotensi menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu apabila tidak disertai pengawasan lapangan yang memadai.

Menurutnya, sistem secanggih apa pun tidak akan mampu menjamin keadilan apabila data yang masuk tidak diverifikasi secara serius.

Terlebih, dalam jalur domisili, perbedaan jarak yang sangat tipis dapat menentukan nasib seorang calon siswa.

"Yang dikhawatirkan masyarakat bukan sistemnya, tetapi bagaimana data itu diverifikasi. Jangan sampai ada siswa yang benar-benar tinggal dekat sekolah justru kalah oleh data yang tidak menggambarkan kondisi sebenarnya," ujar Sutrisno, Selasa (2/6/2026).

Ia mengingatkan bahwa persoalan koordinat bukan sekadar urusan teknis administrasi. Dalam praktiknya, satu titik lokasi dapat menentukan siapa yang memperoleh kursi sekolah negeri dan siapa yang harus tersingkir dari persaingan.

Karena itu, LSM Walidasa mendesak Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan uji petik dan verifikasi faktual terhadap data-data yang dianggap tidak wajar. Pengawasan, kata dia, tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen semata.

"Kalau semua hanya diperiksa dari balik meja, maka ruang spekulasi akan selalu ada. Justru yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian melakukan pengecekan langsung terhadap data yang meragukan," katanya.

Selain jalur domisili, pengawasan terhadap jalur afirmasi dan prestasi juga dinilai penting untuk memastikan seluruh kuota benar-benar dinikmati oleh siswa yang berhak.

LSM Walidasa menilai transparansi proses seleksi akan menjadi ukuran keberhasilan SPMB tahun ini. Sebab ketika muncul keraguan terhadap validitas data, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil seleksi, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggara.

"Masyarakat ingin memastikan bahwa kursi sekolah negeri diberikan kepada mereka yang memang berhak, bukan kepada mereka yang paling mampu mencari celah dalam sistem," pungkas Sutrisno. (@Red)