NU Harus Naik Kelas: Dari Massa ke Kekuatan Peradaban

Muhamad Fajar Pramono, Dosen Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. (Foto: Dok. Pribadi)

GARDAJATIM.COM: Bayangkan sebuah organisasi memiliki jaringan sampai ke desa-desa, pesantren di berbagai pelosok, sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, koperasi, pengusaha, kiai, santri, intelektual, dan jutaan warga.

Tetapi ketika negara menghadapi persoalan besar, kekuatan sebesar itu belum selalu hadir sebagai satu energi yang terarah. Itulah pekerjaan rumah Nahdlatul Ulama (NU).

Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27–31 Agustus 2026, tidak boleh berhenti pada urusan siapa yang menjadi pengurus dan siapa yang memperoleh posisi strategis.

Muktamar harus menjadi momentum untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar: mau dibawa ke mana NU dalam 20–30 tahun ke depan?

Pertanyaan ini penting karena NU bukan organisasi kecil. Survei LSI 2023 mencatat 56,9 persen responden mengaku sebagai warga NU. Survei Alvara 2024 bahkan mencatat angka 57,6 persen.

Angka tersebut memang bukan data keanggotaan resmi, tetapi cukup menunjukkan betapa luasnya pengaruh sosial NU. Di Jawa Timur, modal itu semakin terasa.

Kementerian Agama mencatat terdapat 6.745 pondok pesantren dan hampir satu juta santri berdasarkan data yang tersedia di Kanwil Kemenag Jatim.

Masalahnya bukan lagi soal jumlah. Masalah NU adalah bagaimana jumlah yang besar itu menjadi kekuatan yang terorganisasi, mandiri, dan menghasilkan manfaat nyata. Jangan Hanya Sibuk Berebut Pengaruh

NU memiliki hubungan historis yang panjang dengan politik. Lahirnya PKB, misalnya, menunjukkan bahwa aspirasi warga Nahdliyin membutuhkan kanal politik.

Namun NU dan partai politik tidak seharusnya saling menelan. NU tetap harus menjadi rumah besar masyarakat sipil. Partai politik bertugas memperjuangkan kepentingan melalui pemilu dan kekuasaan negara.

NU memiliki wilayah yang jauh lebih luas: pendidikan, dakwah, pesantren, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan pembentukan karakter.

Karena itu, hubungan NU dengan kekuatan politik semestinya seperti tetangga yang baik: bisa bekerja sama, bisa saling mengingatkan, tetapi tidak harus tinggal serumah.

NU jangan menjadi kendaraan politik. Tetapi politik juga jangan menjadikan NU sekadar kendaraan untuk mendapatkan suara. Di sinilah pentingnya independensi.

Kita tidak ingin NU hanya ramai menjelang pemilu, tetapi sepi ketika rakyat menghadapi mahalnya pendidikan, sulitnya lapangan kerja, persoalan UMKM, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan tantangan teknologi.

Warga NU tidak membutuhkan organisasi yang sekadar besar. Mereka membutuhkan organisasi yang berguna.

Dari “Banyak” Menjadi “Berdampak”

Jawa Timur sebenarnya memiliki laboratorium besar untuk membuktikan gagasan itu.

Pesantren jangan hanya menjadi tempat mencetak lulusan yang alim, tetapi juga menjadi pusat inovasi ekonomi.

Santri tidak cukup hanya pandai membaca kitab, tetapi juga perlu menguasai teknologi, kewirausahaan, sains, bahasa asing, dan keterampilan profesional.

Bayangkan jika ribuan pesantren di Jawa Timur memiliki koperasi yang sehat, unit usaha yang profesional, pusat pelatihan digital, inkubator bisnis santri, dan jaringan pemasaran produk UMKM.

Bayangkan pula jika alumni pesantren tersebar secara kuat sebagai dokter, insinyur, akademisi, diplomat, birokrat, pengusaha, teknolog, seniman, dan pemimpin publik.

Itulah yang saya sebut kekuatan peradaban. Bukan berarti NU harus menguasai negara. Justru sebaliknya.

NU harus menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mampu memengaruhi negara melalui kualitas manusia, pengetahuan, ekonomi, kebudayaan, dan moralitas. Kalau politik berganti setiap lima tahun, kekuatan peradaban bekerja lintas generasi.

Tiga Konsolidasi

Karena itu, Muktamar ke-35 NU perlu menghasilkan setidaknya tiga agenda besar.

Pertama, konsolidasi struktural.

NU perlu memperkuat organisasi dari pusat sampai ranting. Data warga, kader, lembaga pendidikan, pesantren, usaha, dan potensi profesional harus dikelola secara modern.

Digitalisasi jangan berhenti pada aplikasi atau administrasi. Ia harus menjadi alat untuk mengetahui: siapa kader kita, di mana mereka berada, apa keahliannya, dan kontribusi apa yang dapat diberikan.

Kedua, konsolidasi kultural.

NU memiliki tradisi yang sangat kaya. Tantangannya adalah menjadikan tradisi itu sebagai energi untuk menjawab masa depan.

Kaum muda NU harus merasa bahwa menjadi Nahdliyin bukan sekadar soal tahlilan, sarungan, atau mengikuti pengajian.

Lebih dari itu, menjadi Nahdliyin berarti memiliki karakter keislaman yang kuat sekaligus kemampuan menghadapi dunia modern. Tradisi tetap dijaga. Tetapi tradisi jangan menjadi alasan untuk takut berubah.

Ketiga, konsolidasi profesional.

Ini yang sering terlupakan. NU membutuhkan kader yang bukan hanya pandai berorganisasi, tetapi juga profesional di bidangnya.

Indonesia membutuhkan hakim yang berintegritas, dokter yang melayani, akademisi yang produktif, pengusaha yang mandiri, birokrat yang bersih, teknolog yang inovatif, dan politisi yang memiliki visi kebangsaan.

Kaderisasi NU harus naik kelas: dari sekadar menyiapkan pengurus menjadi menyiapkan pemimpin bangsa.

Jangan Sampai “Gede Roso”, Kecil Dampaknya

Dalam budaya Jawa ada ungkapan ojo gede roso. Jangan merasa besar hanya karena jumlah kita besar. NU harus berhati-hati dengan jebakan kebesaran.

Jumlah massa yang besar tetapi tidak terdidik akan mudah menjadi objek mobilisasi. Struktur yang luas tetapi tidak profesional akan menjadi birokrasi.

Banyak kader tetapi tidak terkoneksi akan menjadi potensi yang tercecer. Sebaliknya, jumlah besar yang terdidik, terorganisasi, mandiri, dan profesional akan menjadi kekuatan luar biasa.

Karena itu, Muktamar ke-35 di Tambakberas memiliki makna khusus. Ia berlangsung di Jawa Timur, di lingkungan pesantren yang memiliki hubungan sejarah dengan KH Abdul Wahab Chasbullah, salah seorang pendiri NU.

PBNU sendiri telah menetapkan tema Muktamar: “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmat untuk Kemaslahatan Bangsa.” Tema itu jangan berhenti menjadi spanduk.

Ia harus menjadi agenda kerja. Menjaga marwah berarti memperkuat integritas. Memperkaya khidmat berarti memperbesar manfaat. Dan kemaslahatan bangsa berarti NU harus hadir menjawab persoalan nyata masyarakat.

Maka, Muktamar nanti jangan hanya bertanya siapa yang memimpin NU. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang akan dilakukan NU setelah pemimpin terpilih?

Jawa Timur telah memberikan panggung yang sangat tepat. Tambakberas bukan sekadar lokasi Muktamar. Ia bisa menjadi titik awal untuk membangun NU yang lebih tertata, profesional, mandiri, dan berorientasi pada masa depan.

Sudah waktunya NU naik kelas. Dari kekuatan massa menjadi kekuatan institusi. Dari kekuatan moral menjadi kekuatan peradaban. Dari sekadar besar secara jumlah menjadi besar dalam karya dan manfaat.

Sebab Indonesia tidak kekurangan organisasi besar. Indonesia membutuhkan kekuatan masyarakat sipil yang besar, mandiri, berintegritas, dan mampu bekerja untuk kemaslahatan rakyat.

Dan NU memiliki modal untuk menjadi kekuatan itu. Sekarang tinggal satu pertanyaan: mau konsolidasi atau terus sibuk berkompetisi? ***