Cipayung Plus Jawa Timur Tolak Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Koalisi Sembilan Organisasi Mahasiswa Nilai Keputusan Pemerintah Cederai Keadilan Sejarah dan Nurani Bangsa | Selasa 11 November | Foto : Cipayung Plus Jatim (dok.ist)
GARDAJATIM.COM : Koalisi organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus Jawa Timur menyatakan penolakan keras terhadap keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto.

Mereka menilai kebijakan tersebut mencederai keadilan sejarah serta melukai nurani bangsa.

Sikap penolakan itu disampaikan dalam forum konsolidasi Cipayung Plus Jatim yang digelar di Surabaya, Senin (10/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, sembilan organisasi mahasiswa — GMNI, HMI, PMII, IMM, GMKI, KAMMI, PMKRI, KMHDI, dan SEMMI — secara tegas menolak gelar tersebut dan mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut keputusan yang dinilai keliru itu.

Menurut koalisi mahasiswa ini, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bertentangan dengan nilai moral, historis, dan yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Ketua GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menilai keputusan pemerintah sebagai bentuk kemunduran moral bangsa. Menurutnya, penghargaan negara seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang memiliki integritas, moralitas tinggi, dan bebas dari catatan kelam sejarah.

“Kita tidak bisa menutup mata dari fakta bahwa era Soeharto penuh dengan pelanggaran HAM, pembungkaman demokrasi, dan korupsi. Memberinya gelar pahlawan berarti menistakan korban dan mengaburkan sejarah kelam bangsa ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Badko HMI Jatim, M. Yusfan Firdaus, menegaskan bahwa keputusan tersebut juga bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.

“Undang-undang jelas menyebut calon penerima gelar tidak boleh memiliki catatan hitam. Soeharto justru identik dengan praktik KKN dan represi terhadap rakyatnya. Memberinya gelar pahlawan adalah bentuk pelecehan terhadap hukum dan nurani publik,” tegasnya.

Dari barisan Muhammadiyah, Ketua DPD IMM Jatim, Devi Kurniawan, menyebut langkah pemerintah mengabaikan keadilan sejarah serta penderitaan korban rezim Orde Baru.

“Kita tidak menafikan peran Soeharto dalam pembangunan ekonomi, tetapi luka korban Orde Baru belum pernah disembuhkan. Memberikan gelar pahlawan sebelum ada rekonsiliasi tuntas adalah pengkhianatan moral bangsa,” tuturnya.

Senada, Ketua PKC PMII Jatim, Muhammad Ivan Akiedozawa, menilai keputusan pemerintah sebagai tamparan terhadap semangat reformasi 1998.

“Soeharto adalah simbol otoritarianisme. Reformasi lahir dari perlawanan terhadap kediktatoran yang ia bangun. Mengangkatnya sebagai pahlawan berarti mengkhianati perjuangan mahasiswa dan rakyat,” ungkapnya.

Koalisi Cipayung Plus Jatim menilai langkah pemerintah tersebut tidak hanya melukai hati para korban Orde Baru, tetapi juga merusak kredibilitas negara dalam menegakkan nilai keadilan dan moralitas publik.

Mereka mendesak Presiden untuk mencabut gelar Pahlawan Nasional Soeharto serta meminta Dewan Gelar dan Pemerintah menegakkan kriteria kepahlawanan secara objektif sesuai amanat undang-undang.

Melalui sikap bersama ini, Cipayung Plus Jatim menegaskan komitmen mahasiswa untuk tetap berdiri di garis moral bangsa dan mengawal kebenaran sejarah agar tidak dikaburkan oleh kepentingan politik.

“Negara tidak boleh menghapus sejarah kelam. Penghargaan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kebenaran sejarah, bukan nostalgia keberhasilan pembangunan semata,” pungkasnya. (Sof)

Editor: Redaksi