Kabupaten Madiun Tetapkan Prioritas RAPBD 2026: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Pangan
 |
| Pemkab Madiun optimalkan anggaran di tengah penurunan dana transfer daerah, kurangi kegiatan tidak produktif | Rabu, 26 November 2025 | Foto : Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Madiun. ( Dok. Mah) |
GARDAJATIM.COM : DPRD Kabupaten Madiun bersama Pemerintah Kabupaten Madiun resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna, Rabu (26/11/2025).
Kesepakatan ini dicapai setelah melalui seluruh tahapan pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu sebelumnya.
Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah masih terbatas sehingga pemerintah harus menentukan sektor prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Karena keterbatasan anggaran, kita prioritaskan proyek-proyek strategis yang betul-betul menyentuh masyarakat,” ujarnya.
Beberapa program prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan.
“Pertama adalah pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur ketahanan pangan,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga menyiapkan intervensi untuk Sekolah Rakyat, Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, serta program makan bergizi.
Pada sektor pendidikan, Bupati menegaskan bahwa sejumlah sekolah memang membutuhkan pembenahan.
“Ada beberapa sekolah yang perlu perbaikan supaya anak-anak bisa lebih nyaman menuntut ilmu,” kata Hari.
Sementara itu di bidang kesehatan, layanan kesehatan gratis akan tetap berjalan.
“Kita terus melakukan penyisiran agar target zero TBC tahun 2028 bisa tercapai,” tambahnya.
Infrastruktur umum seperti jalan dan pasar juga menjadi bagian dari prioritas daerah. Bupati menyebut Pasar Dungus sebagai salah satu rencana pembangunan yang akan didorong untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
“Untuk Pasar Dungus memang sudah menjadi perencanaan kita agar ekonomi semakin meningkat,” ungkapnya.
Pemerintah juga memangkas kegiatan yang tidak menunjang program prioritas. “Kegiatan seremonial yang memakan biaya akan kita kurangi.”
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menjelaskan bahwa turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) berpengaruh terhadap kekuatan APBD. Karena itu, belanja yang tidak mendukung program prioritas akan diminimalkan.
“Yang tidak menunjang program prioritas akan kita kurangi,” tegasnya.
Setelah disepakati bersama DPRD, RAPBD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2026 akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.
Pemerintah berharap APBD 2026 dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Mah)
Editor : Redaksi