Lisdyarita Ambil Alih Kendali Pemerintahan Ponorogo, Usai Bupati Terseret Kasus KPK

Lisdyarita saat menghadiri HUT Lensaindonesia.com di Surabaya. (Foto: Fajar)
GARDAJATIM.COM: Setelah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), roda pemerintahan di Bumi Reog tidak dibiarkan berhenti.

Wakil Bupati Lisdyarita kini resmi mengambil alih kendali pemerintahan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo, menggantikan Sugiri yang terjerat kasus dugaan suap promosi jabatan dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Ponorogo.

Penunjukan Lisdyarita sebagai Plt Bupati tertuang dalam radiogram Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dikirim kepada DPRD Ponorogo dan kepada Lisdyarita sendiri.

Dilansir dari koran memo, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, membenarkan bahwa surat tersebut telah diterima dan langsung ditindaklanjuti.

“Sudah turun radiogram dari provinsi. Plt Bupati Ponorogo kini dijabat oleh Bu Lisdyarita. Jadi secara resmi beliau menjalankan tugas atas nama bupati,” ujar Dwi Agus, Minggu (9/11/2025).

Langkah cepat Pemprov Jatim itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah sorotan publik pasca-penetapan tersangka oleh KPK.

DPRD menegaskan komitmennya memastikan seluruh program daerah tetap berjalan tanpa gangguan.

“Kita fokus memastikan roda pemerintahan tidak terganggu. Soal pengisian jabatan, itu kewenangan eksekutif dan provinsi,” tegas Dwi.

Selain jabatan bupati, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo juga kosong setelah Agus Pramono ikut terseret dalam kasus yang sama.

Untuk sementara, Pemkab Ponorogo akan berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait pengisian jabatan Penjabat Sekda (Pjs).

“Mekanismenya sudah jelas diatur. Penunjukan Pjs Sekda diusulkan ke gubernur dan disetujui oleh Mendagri. Dasarnya UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 3 Tahun 2018, dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019,” jelas Dwi.

DPRD berharap proses penunjukan pejabat pengganti tidak berlarut-larut agar koordinasi pemerintahan tetap berjalan solid.

“Yang penting tidak boleh ada kekosongan terlalu lama. Pemerintahan harus tetap melayani masyarakat,” imbuhnya.

Penunjukan Lisdyarita sebagai Plt Bupati menjadi babak baru dalam dinamika politik Ponorogo.

Sosok yang dikenal tegas namun santun itu kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan publik di tengah badai korupsi yang mengguncang pemerintahan kabupaten.

Lisdyarita diharapkan mampu menstabilkan birokrasi, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, serta memulihkan citra pemerintahan di mata masyarakat Ponorogo. (Hp/Fjr)