Gedung DPRD Kota Madiun (Dok. Ist)
Ketua LSM Walidasa, Sutrisno, menyampaikan bahwa skema swakelola memang diperbolehkan dalam aturan.
Namun, penerapannya tetap harus mengikuti prinsip pengadaan yang akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Swakelola itu boleh, tapi harus memperhatikan prinsip efisien, efektif, transparan, dan bersaing,” ujar Sutrisno, Kamis (26/3/2026).
Ia mengingatkan, praktik pemecahan paket kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan berulang kali tetap berisiko, meskipun menggunakan sistem at cost.
Risiko itu muncul jika tidak disertai pembanding harga dan prosedur pemilihan yang jelas.
Menurutnya, pola tersebut dapat mempersulit proses pengawasan dan membuka celah temuan dalam audit keuangan. Karena itu, perbaikan tata kelola menjadi hal mendesak.
LSM Walidasa kemudian mengusulkan sejumlah langkah perbaikan. Di antaranya adalah penggabungan paket perjalanan dinas agar lebih efisien serta memudahkan proses audit.
Selain itu, penggunaan e-purchasing atau penyedia resmi dinilai perlu diterapkan pada komponen perjalanan yang tersedia di pasar. Langkah ini diharapkan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran.
Penguatan dokumentasi juga menjadi perhatian, terutama dengan menghadirkan pembanding harga dari minimal tiga sumber.
Hal ini penting untuk memperjelas dasar pemilihan hotel maupun tiket perjalanan.
Sutrisno yang juga praktisi pengadaan barang dan jasa menegaskan, rekomendasi tersebut bertujuan menjaga legalitas pelaksanaan swakelola sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran administrasi.
Dengan demikian, anggaran dapat terserap optimal tanpa menimbulkan masalah hukum.
“Tujuan utama rekomendasi ini adalah agar pelaksanaan swakelola tetap sah secara hukum, namun risiko audit bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga anggaran perjalanan dinas bisa terserap secara optimal tanpa menimbulkan temuan,” katanya.
Dengan total sembilan paket kegiatan perjalanan dinas yang dianggarkan, ia menilai aspek perencanaan dan pemaketan menjadi kunci utama. Pengawasan sejak awal dinilai penting agar penggunaan anggaran publik tetap bertanggung jawab dan transparan. (@Arg)
