Jaga Mutu Program MBG, Kepala Daerah hingga Lurah Diminta Aktif Awasi Dapur

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang memberikan arahan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. (Foto: Istimewa)
GARDAJATIM.COM: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang meminta para pimpinan daerah turun langsung mengawasi kualitas menu dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Semarang, Kamis, 5 Maret 2026.

Nanik menegaskan, kepala daerah tidak cukup hanya memantau pelaksanaan program melalui laporan administrasi.

Menurut dia, bupati, wali kota, hingga wakil kepala daerah perlu mengecek langsung dapur-dapur penyedia makanan MBG untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan benar-benar layak dan aman dikonsumsi.

“Saya mohon dalam kesempatan ini kepada Bapak/Ibu Bupati, Wakil Bupati, Bapak/Ibu Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk ikut mengawasi apakah benar menu-menu yang dibuat SPPG sesuai atau tidak,” kata Nanik dalam rakor tersebut.

Ia menjelaskan, kewenangan pengawasan langsung oleh pemerintah daerah diperkuat setelah terbitnya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025.

Melalui regulasi itu, pimpinan daerah diperbolehkan masuk dan melakukan pengawasan terhadap operasional dapur MBG.

Menurut Nanik, pengawasan dari pemerintah daerah penting karena program MBG merupakan kerja kolaboratif yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga.

Sinergi tersebut, kata dia, bertujuan memastikan standar layanan dapur tetap terjaga seiring dengan target peningkatan kualitas layanan program hingga 2026.

“Saya juga sampaikan setelah ada Kepres 28, para pimpinan daerah boleh masuk, boleh mengawasi. Karena salah satu dari tim 17 itu adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi komandan di daerah adalah bupati atau wali kota beserta wakilnya,” ujar dia.

Ia menambahkan, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah. Aparat pemerintahan di tingkat kecamatan hingga kelurahan juga diperbolehkan ikut memantau pelaksanaan program di lapangan.

“Bahkan bapak ibu camat hingga lurah pun boleh mengawasi,” kata Nanik.

Nanik berharap pemerintah daerah segera melaporkan apabila menemukan dapur MBG yang tidak menjalankan operasional sesuai petunjuk teknis.

Laporan tersebut diperlukan agar pemerintah pusat dapat mengambil langkah penindakan, termasuk menghentikan sementara operasional dapur yang bermasalah.

Menurut dia, langkah tegas itu diperlukan untuk menjaga mutu program MBG agar tetap memberikan manfaat maksimal bagi para penerima manfaat. (Red)