Dari Plt dan Pj, Sigit Budiarto Akhirnya Resmi Jadi Sekda Madiun
GARDAJATIM.COM: Sigit Budiarto resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto, Rabu (29/4/2026). 
Sigit Budiarto saat diambil sumpah/janji jabatan sebagai Sekda Kabupaten Madiun oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto (Foto: Mahmudi)
Pelantikan berlangsung di Pendopo Muda Graha bersamaan dengan pengambilan sumpah sejumlah pejabat administrator dan pengawas.
Pengangkatan Sigit tertuang dalam Keputusan Bupati Madiun Nomor 100.3.3.2/302/KPTS/402.013/2026.
Dengan pelantikan ini, ia resmi menjabat sebagai Sekda definitif setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sejak 1 Desember 2025 dan Penjabat (Pj) sejak 15 Desember 2025.
Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan, Sekda memiliki peran strategis sebagai penggerak utama birokrasi.
“Sekda itu pemimpin tertinggi ASN di Kabupaten Madiun, ibarat dirigen. Semua harus loyal dan patuh,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya integritas dan keteladanan dalam kepemimpinan birokrasi.
“Jabatan itu sementara, tetapi integritas selamanya. Apa yang dikatakan pemimpin akan menjadi pedoman bagi bawahannya,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Madiun Sigit Budiarto menyatakan akan langsung mengonsolidasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
Fokus utama diarahkan pada penguatan kinerja dan peningkatan pelayanan publik.
“Kami akan konsolidasikan seluruh tugas pokok dan fungsi OPD untuk pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati, yaitu bersahaja, bersih, sehat, dan sejahtera,” ujarnya.
Ia menambahkan, setiap perangkat daerah didorong untuk melakukan inovasi di tengah tekanan fiskal yang ada.
Menurutnya, terobosan dan kreativitas menjadi kunci dalam meningkatkan capaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Di tengah tekanan fiskal, kita butuh inovasi. OPD harus berani melakukan terobosan agar target tercapai dan pelayanan publik meningkat,” katanya.
Selain itu, Sigit juga menyoroti pentingnya efisiensi struktur organisasi tanpa mengurangi fungsi.
Ia menyebut akan ada evaluasi dan penataan kelembagaan, termasuk kemungkinan penggabungan OPD dengan kesamaan tugas.
“Kita ingin ramping struktur tapi kaya fungsi, sehingga pemerintahan lebih efektif, efisien, dan tetap fokus pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (@Mah)