Tak Mau Asal Jalan, Pemkab Ponorogo Perketat Izin SPPG
Redaksi
... menit baca
 |
| Sekretaris Satuan Tugas MBG, Luhur Apidianto. (Foto: Istimewa) |
Langkah ini ditandai dengan pengumpulan seluruh pengelola SPPG dan yayasan dalam rapat koordinasi teknis (rakortek) di Aula Lantai II Bapperida Ponorogo, Selasa, 28 April 2026.
Sekretaris Satuan Tugas MBG, Luhur Apidianto mengatakan, rakortek ini digelar untuk memastikan seluruh persyaratan administratif dan teknis terpenuhi, sekaligus menjadi bagian dari upaya pengetatan perizinan guna meningkatkan kualitas layanan serta menjamin kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Semua SPPG harus memenuhi standar, salah satunya melalui kelengkapan izin PBG dan SLF. Kami juga membuka desk pendampingan agar proses ini bisa dipercepat,” ujar Luhur, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Bapperida.
Sebanyak 77 SPPG bersama yayasan pengelola se kabupaten Ponorogo mengikuti rakortek yang digelar pemerintah daerah.
“Forum ini difokuskan pada percepatan pemenuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebagai syarat utama operasional,” ujar Luhur.
Ia menambahkan, langkah tersebut juga untuk memastikan seluruh layanan berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu lanjut Luhur, pengelola SPPG diminta segera melengkapi berbagai persyaratan, mulai dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pertimbangan teknis dari ATR/BPN, dokumen lingkungan, hingga berkas pendukung lain yang menjadi syarat penerbitan PBG dan SLF.
Luhur menegaskan, fokus utama saat ini adalah pembenahan tata kelola dapur SPPG agar lebih tertib dan sesuai standar.
“Soal retribusi atau pendapatan daerah itu ranahnya DPUPKP. Fokus kita memastikan SPPG berjalan sesuai standar,” katanya.
Pemkab Ponorogo berharap, melalui penataan ini, seluruh SPPG dapat beroperasi secara optimal dengan legalitas yang kuat, sehingga program pemenuhan gizi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (Fjr)
Sebelumnya
...
