Aksi Damai di DPRD Ponorogo, Konsorsium LSM Soroti Program MBG dan KDMP

Ratusan massa dari Konsorsium LSM Masyarakat Ponorogo menggelar aksi damai di depan DPRD Ponorogo. (Foto: Sinyal Ponorogo)
GARDAJATIM.COM: Ratusan massa yang tergabung dalam Konsorsium LSM Masyarakat Ponorogo menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Ponorogo, Kamis, 7 Mei 2026.

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan kritik terhadap sejumlah program pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan terkait KDMP yang dinilai terlalu membebani anggaran negara.

Massa aksi berasal dari berbagai organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (Ormas) di Ponorogo. Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Anom dari LSM Garda Wengker, Hariyanto dari Ormas GRIB Jaya dan BARA, Muhammad Yani dari LSM 45, Subandi dari LSM GMAS, Imam Mustofa dari LSM FKR, Binardi dari LSM Estafet, Johar Kholil dari LSM PRC, Tulus mewakili LSM Garda Satu, Puji Penthul dari LSM Bela Negara, serta Khusnul Textila selaku Pembina LSM Garda Wengker.

Dalam orasinya, para peserta aksi menilai pemerintah perlu mengevaluasi kembali prioritas penggunaan anggaran negara.

Mereka menyoroti besarnya biaya pelaksanaan program MBG di tengah berbagai persoalan lain yang dinilai lebih mendesak, seperti kesejahteraan guru honorer dan perbaikan infrastruktur.

Hariyanto, Ketua Ormas GRIB Jaya DPC Ponorogo dan LSM BARA, mengatakan pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini dinilai belum mendapatkan penghargaan layak.

“Guru sudah bertahun-tahun mengabdi, tapi kesejahteraannya masih memprihatinkan. Jangan sampai negara lebih fokus pada program yang justru dianggap menghamburkan uang rakyat,” ujar Hariyanto saat berorasi.

Sementara itu, Anom dari LSM Garda Wengker menilai masyarakat Ponorogo sejatinya masih memiliki budaya solidaritas sosial yang kuat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan di lingkungan desa.

Ia mencontohkan tradisi kenduren yang masih hidup di masyarakat sebagai bentuk gotong royong dan kepedulian antarwarga. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan anggaran negara.

“Di desa kami, Winong Jetis, kenduren bisa tiga kali sehari. Artinya masyarakat Ponorogo sebenarnya masih punya solidaritas pangan. Tapi kenapa negara menghabiskan anggaran ratusan triliun untuk program makan gratis, sementara jalan rusak di mana-mana dan guru honorer masih menangis,” kata Anom.

Ia juga menyinggung ketimpangan penghasilan antara pegawai di sektor pelaksana program MBG dengan guru honorer yang menurutnya masih menerima honor rendah.

“Pegawai SPPG bisa bergaji jutaan bahkan ada jalur PPPK, sementara guru yang sudah mengabdi puluhan tahun belum jelas nasibnya,” ujarnya.

Meski berlangsung cukup ramai, aksi berjalan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Sejumlah personel tampak berjaga di sekitar lokasi untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Setelah menyampaikan aspirasi, beberapa perwakilan massa melakukan hearing dengan anggota DPRD Ponorogo untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.

Massa berharap pemerintah daerah maupun pusat dapat mengevaluasi kebijakan yang dinilai belum berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat. (Fjr)