BGN Luncurkan Aplikasi Reviu MBG, Penerima Manfaat Kini Jadi Pengawas Kualitas Makanan
Redaksi
... menit baca
 |
| Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya menyampaikan keterangan kepada wartawan dalam jumpa pers peluncuran aplikasi Reviu MBG di Jakarta. (Foto: Istimewa) |
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya mengatakan, aplikasi tersebut dirancang sebagai instrumen pengawasan berbasis partisipasi.
Menurutnya, penilaian tidak lagi semata berada di tangan penyelenggara, melainkan melibatkan penerima manfaat di lapangan, seperti guru, kepala posyandu, hingga pengelola pondok pesantren.
“Ketika makanan datang, langsung dinilai. Apakah tepat waktu, aromanya baik atau tidak, rasanya wajar atau tidak, dan menunya variatif atau tidak dibanding hari sebelumnya,” ujar Sony dalam peluncuran aplikasi Reviu MBG, Selasa, 26 Mei 2026.
Aplikasi ini memuat empat parameter utama dalam penilaian, yakni ketepatan waktu distribusi, aroma makanan, rasa, serta variasi menu.
Setiap indikator menjadi bagian dari pengukuran kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG.
Melalui sistem tersebut, keterlambatan distribusi tidak lagi luput dari pencatatan. Durasi keterlambatan akan terekam dalam sistem, sementara kualitas makanan dinilai secara langsung oleh pihak yang menerima. Data itu kemudian diakumulasi sebagai bagian dari Key Performance Indicator (KPI) masing-masing SPPG.
Sony menegaskan, tahap awal pengembangan sistem ini difokuskan untuk membangun kesadaran para pelaksana di lapangan.
Dengan meningkatnya perhatian terhadap kualitas layanan, BGN berharap standar mutu MBG dapat terjaga secara konsisten.
“Tujuan pertama kami meningkatkan awareness dulu. Kalau awareness sudah meningkat, maka kualitas pelayanan akan ikut meningkat,” kata dia.
 |
| Suasana peluncuran aplikasi Reviu MBG oleh Badan Gizi Nasional berlangsung di Jakarta. |
Namun, langkah BGN tidak berhenti pada pengawasan internal. Dalam waktu dekat, lembaga tersebut akan membuka akses data kepada publik melalui dashboard digital.
Masyarakat nantinya dapat melihat berbagai indikator, mulai dari persentase keterlambatan distribusi hingga penilaian kualitas makanan.
Rencana ini dinilai berpotensi mengungkap berbagai persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan, seperti distribusi yang tidak tepat waktu, menu yang monoton, hingga kualitas makanan yang tidak konsisten di sejumlah daerah.
“Insya Allah dua minggu ke depan masyarakat dapat melihat persentase keterlambatan distribusi, kualitas aroma makanan, dan indikator lainnya,” ujar Sony.
Dengan sistem yang semakin terbuka, pengawasan MBG tidak lagi bersifat tertutup. Partisipasi penerima manfaat dan akses publik terhadap data menjadi kombinasi baru yang berpotensi memperkuat akuntabilitas program nasional tersebut.
Di sisi lain, keterbukaan ini juga menjadi tantangan bagi para pelaksana di lapangan. Ketika data kualitas dapat diakses luas, setiap kekurangan dalam distribusi maupun penyajian makanan berpotensi menjadi sorotan publik.
BGN berharap, langkah ini tidak hanya mencegah terjadinya persoalan berulang, tetapi juga mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan MBG.
Program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia itu diharapkan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan konsisten dalam menjaga kualitas.
Dengan keterlibatan langsung penerima manfaat dan transparansi data, MBG memasuki fase baru: dari sekadar program distribusi makanan, menuju sistem pelayanan publik yang terbuka dan terukur.
Sumber: Biro Hukum dan Humas BGN
Editor: Redaksi
Sebelumnya
...
Berikutnya
...
