BPS Ponorogo: Pendataan Sensus Ekonomi 2026 Capai 14,44 Persen, Target Akhir Juni 25 Persen
Redaksi
... menit baca
 |
| Petugas Sensus Ekonomi 2026 mengikuti rapat koordinasi BPS Ponorogo di Pendopo Kelurahan Tonatan, Rabu (24/6/2026). (Foto: Dok. BPS Ponorogo) |
Angka tersebut dinilai masih berada di jalur yang tepat meski pelaksanaan sensus di Ponorogo baru efektif dimulai pada 17 Juni 2026.
Kepala BPS Ponorogo, Evy Trisusanti mengatakan, pihaknya menargetkan pendataan mencapai 25 persen pada akhir Juni.
Untuk mengejar target tersebut, BPS memperkuat koordinasi internal sekaligus menjaga semangat para petugas lapangan.
"Secara internal kami melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik kepada PPL dan PML. Sampai hari ini pencapaian target 14,44 persen menurut saya sangat baik mengingat di Ponorogo praktis kita mulai dari hari Rabu, 17 Juni 2026," kata Evy kepada Gardajatim.com, Jumat, 26 Juni 2026.
Ia menjelaskan, briefing rutin dilakukan sebagai ruang berbagi pengalaman antarpetugas.
Bahkan, briefing melalui Zoom yang digelar pada Jumat pagi diikuti peserta hingga memenuhi kapasitas 1.000 orang.
Menurut Evy, antusiasme petugas cukup tinggi untuk saling bertukar pengalaman menghadapi berbagai pertanyaan masyarakat selama proses pendataan.
Namun secara umum, pendataan di lapangan belum menemui kendala berarti karena masyarakat Ponorogo dinilai cukup terbuka terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi.
Selain pembekalan teknis, BPS juga memberikan penguatan mental kepada Petugas Pendataan Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML).
Mereka diminta memahami bahwa data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
"Kami meminta mereka meyakini bahwa pekerjaan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Karena itu harus sabar, menjawab setiap pertanyaan warga dengan baik, dan sekaligus memberikan edukasi tentang manfaat Sensus Ekonomi," ujarnya.
Menurut Evy, sebagian kecil penolakan yang masih muncul umumnya disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat atau pengalaman pernah menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan petugas survei.
BPS juga menyadari masih beredarnya berbagai informasi negatif mengenai sensus di media sosial.
Karena itu, seluruh pegawai diminta aktif menyebarluaskan informasi yang benar dan memperkuat konten positif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai tujuan Sensus Ekonomi.
Di sisi lain, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo terus diperkuat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan pendataan sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan lancar.
Terkait keamanan data, Evy menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir memberikan informasi kepada petugas resmi BPS.
Seluruh proses pengumpulan data dilindungi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Pengumpulan data dilakukan menggunakan aplikasi yang dibangun sendiri oleh BPS dengan sistem double encryption, sehingga keamanan data responden terjamin," ujarnya.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan melalui proses pengolahan hingga akhir tahun.
Data yang nantinya dipublikasikan bersifat agregat sehingga tidak menampilkan informasi pribadi responden dan dapat dimanfaatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun jurnalis sebagai dasar pengambilan keputusan.
Selama pelaksanaan sensus, BPS juga mengedepankan pendekatan persuasif apabila menemui pelaku usaha yang belum bersedia memberikan data.
Pendekatan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai instansi agar seluruh proses pendataan tetap berjalan optimal.
Evy berharap seluruh pelaku usaha, mulai dari UMKM hingga perusahaan besar, berpartisipasi dengan memberikan jawaban sesuai kondisi sebenarnya.
"BPS diberi amanah menyediakan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan seluruh komponen bangsa. Data yang baik lahir dari petugas yang bekerja dengan baik dan jawaban responden yang benar. Karena itu kami berharap seluruh masyarakat ikut berkontribusi demi keberhasilan Sensus Ekonomi 2026," pungkasnya. (Fjr)
Sebelumnya
...
Berikutnya
...
