Garda Satu Ponorogo Soroti Transparansi SPMB, Budiono Minta Evaluasi Menyeluruh dari SD hingga SMA

Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, Budiono. (Foto: doc. Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Polemik Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Ponorogo dinilai tidak boleh berhenti pada keluhan masyarakat di media sosial.

Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, Budiono, meminta pemerintah daerah dan instansi pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses seleksi yang belakangan menuai pertanyaan publik, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.

Menurut Budiono, munculnya keberatan dari sejumlah orang tua terhadap hasil seleksi di SDN 1 Mangkujayan maupun perbincangan mengenai penerimaan peserta didik di SMA Negeri 1 Ponorogo menunjukkan perlunya transparansi yang lebih kuat dalam pelaksanaan SPMB.

“Kalau masyarakat terus mempertanyakan hasil seleksi, berarti ada ruang yang perlu diperbaiki. Transparansi bukan hanya soal mengumumkan hasil akhir, tetapi juga menjelaskan dasar penilaian, mekanisme perangkingan, hingga alasan mengapa seorang calon diterima atau tidak,” ujarnya, Rabu, 24 Juni 2026.

Ia menilai sistem penerimaan siswa harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka agar tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan yang tidak adil.

Budiono menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan sekolah tertentu, melainkan sebagai dorongan agar kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.

Sejumlah keluhan yang beredar di masyarakat berkaitan dengan dugaan kurang jelasnya proses seleksi pada jalur domisili dan mekanisme penentuan prioritas.

Dalam beberapa kasus, orang tua mempertanyakan mengapa calon peserta didik dengan nilai akademik lebih tinggi tidak lolos, sementara peserta lain diterima berdasarkan ketentuan jalur yang berbeda.

Budiono meminta pemerintah daerah mempublikasikan parameter seleksi secara lebih rinci, termasuk bobot penilaian, dasar regulasi yang digunakan, serta hasil verifikasi terhadap setiap jalur penerimaan.

Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai aturan.

“Kalau datanya dibuka secara proporsional dan mudah dipahami, ruang spekulasi akan semakin kecil. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian bahwa seluruh proses berjalan objektif dan akuntabel,” katanya.

Sebagai bahan evaluasi, ia juga mendorong adanya forum resmi yang melibatkan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, komite sekolah, serta perwakilan masyarakat untuk membahas berbagai masukan terkait pelaksanaan SPMB tahun ini.

Secara umum, pelaksanaan SPMB mengacu pada beberapa jalur penerimaan seperti domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi, dengan persyaratan serta kuota yang berbeda pada setiap jenjang pendidikan.

Perbedaan jalur tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman apabila informasi mengenai mekanisme seleksi tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat.

Budiono menegaskan bahwa evaluasi yang terbuka justru akan memperkuat kredibilitas institusi pendidikan.

"Kami berharap semua pihak menjadikan polemik ini sebagai momentum memperbaiki sistem, sehingga pada pelaksanaan berikutnya tidak lagi muncul keraguan dari masyarakat,” tutupnya. (Fjr)