Ketua Dewan Kesenian Ponorogo Ajak Evaluasi Bersama Pascapolemik FNRP 2026
Redaksi
... menit baca
 |
| Wisnu HP, Ketua Dewan Kesenian Ponorogo periode 2024–2029. (Foto: Istimewa) |
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kesenian Ponorogo periode 2024–2029, Wisnu HP, dalam telewicara pada Kamis (18/6/2026).
Menurut Wisnu HP, berbagai perbedaan pandangan yang muncul merupakan hal yang wajar dalam sebuah festival seni berskala besar.
Namun demikian, polemik yang terjadi hendaknya tidak menggeser fokus utama, yakni menjaga keberlangsungan dan marwah Reog Ponorogo sebagai warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat.
Salah satu hal yang menjadi perhatian Wisnu HP adalah posisi institusi pemerintah
dalam kompetisi budaya.
Menurutnya, pemerintah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, pada dasarnya memiliki fungsi pembinaan, pengayoman, dan pendampingan terhadap kelompok kelompok seni yang berkembang di masyarakat.
"Seharusnya pemerintah hadir sebagai pengayom dan pembina. Kalau diibaratkan orang
tua, tugasnya mendampingi dan menguatkan anak-anaknya. Karena itu muncul pertanyaan di masyarakat mengenai posisi institusi pemerintah ketika ikut berada
dalam ruang kompetisi," ujarnya.
Meski demikian, Wisnu HP menegaskan bahwa pandangan tersebut tidak berkaitan
dengan kualitas karya yang ditampilkan kontingen Jawa Timur.
Ia mengakui pertunjukan yang disajikan memiliki kualitas artistik yang sangat baik dan mendapat apresiasi dari banyak pihak.
"Secara karya dan pertunjukan memang luar biasa. Tidak ada persoalan pada kualitas
karya. Yang menjadi bahan diskusi adalah bagaimana posisi dan peran institusi dalam
festival budaya," katanya.
Selain itu, Wisnu HP juga menyoroti pentingnya pelibatan berbagai unsur kebudayaan daerah dalam proses penyelenggaraan festival.
Sebagai lembaga yang menjadi mitra pemerintah daerah dalam bidang kesenian, Dewan Kesenian Ponorogo mengaku belum pernah dilibatkan secara langsung dalam pembahasan yang lebih substantif terkait pelaksanaan FNRP.
"Kami berharap ada ruang dialog yang lebih terbuka. Selama ini lebih banyak
penyampaian teknis, sementara forum untuk bertukar gagasan dan memberikan
masukan secara mendalam masih sangat terbatas," ungkapnya.
Menurut Wisnu HP, ke depan diperlukan forum sarasehan yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, panitia penyelenggara, dewan juri, Dewan Kesenian, akademisi, pelaku seni, dan masyarakat.
Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman bersama mengenai arah pengembangan Festival Nasional Reog Ponorogo.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ruh Ponorogo dalam setiap perkembangan
dan inovasi Reog.
Modernisasi dan peningkatan kualitas pertunjukan, menurutnya, harus tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang menjadi identitas masyarakat Ponorogo.
"Jangan sampai ruh Ponorogonya hilang. Reog ini milik bersama. Karena itu
pengembangannya harus melibatkan sebanyak mungkin unsur masyarakat yang
selama ini ikut merawat dan melestarikannya," katanya.
Di akhir pernyataannya, Wisnu HP mengajak seluruh pihak untuk melihat polemik yang
terjadi sebagai proses pembelajaran bersama.
Ia berharap semua pihak dapat membuka ruang komunikasi dan mengedepankan kepentingan budaya di atas kepentingan kelompok.
"Mari kita duduk bersama, berdialog, dan saling mendengarkan. Para seniman telah
berlatih dengan sangat keras. Pemerintah, penyelenggara, juri, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Reog Ponorogo terus berkembang. Pada akhirnya, yang harus menjadi pemenang adalah Reog Ponorogo itu sendiri," pungkasnya.
Wawancara Khusus
Disusun oleh: Suyadi
Sebelumnya
...
Berikutnya
...
