Kritik Makin Meluas, Pelaku Seni Pertanyakan Integritas Penyelenggaraan FNRP 2026

Dok. Ist

GARDAJATIM.COM : Polemik Festival Nasional Reog Ponorogo (FNRP) XXXI Tahun 2026 terus berkembang. Setelah muncul kritik terkait dugaan konflik kepentingan dan persoalan independensi dewan juri, sejumlah pelaku seni di Ponorogo mulai menyuarakan keprihatinan dan meminta adanya keterbukaan dari pihak penyelenggara.

Sebelumnya, pegiat budaya asal Surabaya, Heri Lentho, menyampaikan kritik terkait dugaan ketidaksesuaian tata kelola dalam penyelenggaraan festival. Kritik tersebut kemudian mendapat tanggapan dari sejumlah tokoh seni di Ponorogo.

Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Ponorogo, Wisnu HP, menyatakan apabila dugaan tersebut benar terjadi, maka kondisi itu tidak tepat dan dapat mencederai prinsip penyelenggaraan festival budaya.

"Kalau memang itu yang terjadi, ya jelas tidak tepat, bahkan keterlaluan," ujarnya, Senin (15/6/2026).

Wisnu mengibaratkan pemerintah sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk mengayomi seluruh pelaku seni. Menurutnya, pemerintah seharusnya menjadi pihak yang menjaga keseimbangan, bukan berada dalam posisi yang berpotensi menjadi bagian dari persaingan.

"Seharusnya sebagai ibu atau bapak itu mengayomi anak-anaknya. Anak-anaknya kan tidak hanya satu. Jadi memang janggal kalau ibunya ikut bermain bersama anak-anaknya sendiri," ungkapnya.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur semestinya hadir sebagai penguat dan pendukung Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menjaga keberlangsungan Reog sebagai warisan budaya.

"Seharusnya Pemprov membantu secara total, menjadi wadah bagi semua kelompok Reog di Jawa Timur, terutama Ponorogo. Bukan malah ikut lomba dengan harapan menjadi juara. Jujur, itu kurang pantas," tegasnya.

Sementara itu, pegiat seni Reog Ponorogo, Sugeng Hariyono, juga menyampaikan keprihatinan apabila dugaan yang berkembang tersebut terbukti.

"Kalau itu benar, tentu sangat mengecewakan. Dewan juri dalam festival sebesar ini seharusnya menjunjung tinggi transparansi dan nilai-nilai seni," ujarnya.

Menurut Sugeng, integritas dewan juri menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik, terutama para pelaku seni yang telah melalui proses panjang untuk mempersiapkan penampilan terbaik mereka.

Ia bahkan menyampaikan sikap tegas terkait kemungkinan adanya pelanggaran dalam proses penyelenggaraan festival.

"Kalau memang terbukti ada pelanggaran seperti yang diberitakan, ya sekalian saja festival dibubarkan. Untuk apa dilanjutkan jika justru mencederai para pelaku seni di Ponorogo," katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran dari kalangan seniman terhadap potensi menurunnya kepercayaan terhadap FNRP sebagai ajang budaya berskala nasional.

Sejumlah pelaku seni lainnya yang enggan disebutkan namanya juga mengungkapkan keresahan serupa. Mereka berharap penyelenggara segera memberikan klarifikasi resmi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan publik yang lebih luas.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak penyelenggara maupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur terkait berbagai tudingan yang beredar.

Polemik ini menjadi pengingat bahwa dalam sebuah festival budaya, kualitas pertunjukan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraan yang adil dan transparan.

Independensi juri, keterbukaan mekanisme penilaian, serta kejelasan peran masing-masing pihak menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

FNRP bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan simbol kehormatan budaya Ponorogo. Ketika kepercayaan mulai dipertanyakan, yang dipertaruhkan bukan hanya hasil perlombaan, tetapi juga marwah budaya itu sendiri. (@Red/Tim)