Mahasiswa Turun ke Jalan, Ini 5 Tuntutan yang Menggema dalam Aksi “Menuju Indonesia Bangkrut”
 |
| Mendekati Bundaran HI, tentara dan polisi mengadang demonstran mahasiswa. (Foto: Tri Wahyuni/BBC NEWS INDONESIA) |
Aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” itu menjadi bentuk protes terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai membebani rakyat dan mengancam kondisi ekonomi nasional.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.
Tuntutan tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai elemen mahasiswa yang menyoroti persoalan fiskal, kenaikan harga kebutuhan masyarakat, hingga isu demokrasi.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, mengatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan Universitas Indonesia.
"Jadi lima tuntutan sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI," ujarnya.
Lima Tuntutan Mahasiswa
-
Menghentikan pemborosan APBN
Mahasiswa menilai belanja negara harus lebih efisien dan tepat sasaran. Mereka mengkritik sejumlah program pemerintah yang dianggap menguras anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan rakyat.
-
Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM)
Mahasiswa menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi salah satu pemicu utama aksi. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut semakin menekan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
-
Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih
Massa aksi menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi bahkan dihentikan karena dianggap membebani anggaran negara dan belum menunjukkan efektivitas yang memadai.
-
Menghentikan militerisasi di ranah sipil
Mahasiswa juga menyoroti meningkatnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai urusan sipil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mengancam prinsip demokrasi dan reformasi yang telah diperjuangkan sejak 1998.
Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak Dalam tuntutan terakhir, mahasiswa meminta pemerintah bersikap terbuka terhadap kritik publik. Mereka menilai berbagai persoalan yang muncul belakangan harus direspons dengan pengakuan atas kekeliruan kebijakan, bukan dengan saling menyalahkan atau menghindari tanggung jawab.
Sementara itu, aparat gabungan dari Polri dan TNI diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Polda Metro Jaya menyiagakan lebih dari 4.000 personel guna memastikan demonstrasi berlangsung aman dan tertib.
Demonstrasi 12 Juni 2026 ini menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar tahun ini dan menandai meningkatnya kritik kalangan akademisi terhadap arah kebijakan ekonomi, pengelolaan anggaran negara, serta kualitas tata kelola pemerintahan.
Sumber: Reuters, Tirto, Liputan6, Kompas.com (diolah redaksi).
