Pendidikan Tersandera Konflik Lahan di SDN Menang Ponorogo

Salah satu ruang kelas SDN Menang, Jambon, Ponorogo tersegel bambu. (Foto: Istimewa)

GARDAJATIM.COM: Sengketa lahan yang telah berlangsung bertahun-tahun kembali mencuat di SDN Menang, Kecamatan Jambon, Ponorogo.

Kali ini dampaknya langsung dirasakan dunia pendidikan. Pintu gerbang dan akses masuk sekolah dipasang penghalang bambu oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, sehingga puluhan siswa terpaksa menghentikan aktivitas belajar tatap muka.

Sebanyak 34 siswa SDN Menang pada Rabu (17/6/2026) diimbau belajar dari rumah. Sementara tujuh guru dan tenaga kependidikan tetap masuk sekolah melalui jalur belakang yang berada di kawasan eks pasar desa.

Kepala SDN Menang, Lulus, mengatakan pihak sekolah telah menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai pemasangan penghalang tersebut.

“Dari malam sudah ada koordinasi bahwa akan diberi penghalang. Untuk sementara anak-anak kami imbau belajar di rumah,” kata Lulus.

Menurut dia, aktivitas administrasi sekolah masih berjalan meski akses utama dari arah selatan tidak dapat digunakan. Guru dan staf terpaksa memanfaatkan pintu belakang yang berada di atas lahan milik desa.

“Kita masuk dari pintu belakang, karena belakang adalah lahan milik desa yang difungsikan sebagai pasar desa,” ujarnya.

Belum ada kepastian kapan siswa dapat kembali belajar normal. Pihak sekolah masih menunggu hasil musyawarah antara pemerintah desa, kecamatan, ahli waris lahan, dan pemerintah kabupaten.

Sengketa Lama yang Belum Tuntas

Persoalan bermula dari status lahan halaman sekolah yang kini telah bersertifikat atas nama warga. Padahal, menurut sejumlah pihak di desa, area tersebut sejak lama digunakan sebagai akses dan halaman sekolah.

Fuad, perangkat Desa Menang, menjelaskan bahwa kawasan di depan sekolah dulunya merupakan tanah desa. Namun pada awal tahun 2000-an sebagian lahan tersebut terbit sertifikat atas nama pribadi.

“Lahan itu dulu dari belakang sampai depan milik desa. Tetapi pada tahun 2000-an ada warga mengurus sertifikat dan yang halaman sekolah sertifikat atas nama pribadi,” ujarnya.

Ia mengakui pemilik sertifikat memiliki hak hukum atas lahannya. Namun Fuad menyayangkan langkah pemalangan yang berdampak pada akses pendidikan.

“Yang menjadi hak miliknya sebenarnya halaman. Tetapi sekarang yang terdampak justru akses menuju kelas dan kantor,” katanya.

Menurut informasi yang dihimpun, akar persoalan berawal dari dugaan hibah lahan puluhan tahun lalu untuk kepentingan desa dan sekolah.

Namun dokumen yang tersedia disebut tidak mencantumkan ukuran tanah, nomor persil, maupun batas-batas lahan secara rinci. Di sisi lain, ahli waris saat ini memegang sertifikat resmi yang diakui negara.

Kondisi tersebut membuat sengketa berulang kali muncul tanpa penyelesaian permanen.

Dinas Pendidikan Ubah Arah Sekolah

Pemerintah Kabupaten Ponorogo mulai menyiapkan solusi jangka panjang. Dinas Pendidikan mengakui bahwa aset yang tercatat dalam kewenangannya hanya berupa bangunan sekolah, bukan lahan yang disengketakan.

Plt Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Ponorogo, Rahma Nurmeyta, menjelaskan ruang kelas SDN Menang relatif aman karena berdiri di atas aset desa. Persoalan utama berada pada halaman dan akses masuk sekolah.

Karena sengketa lahan sulit dipertahankan, Dinas Pendidikan menyiapkan rencana mengubah orientasi bangunan sekolah.

Sekolah yang selama ini menghadap ke selatan direncanakan diputar menghadap ke utara, memanfaatkan lahan desa di area belakang yang selama ini digunakan sebagai pasar desa.

Rencana tersebut akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp200 juta.

Dana itu akan digunakan untuk membangun akses baru, memindahkan pintu masuk, serta menata ulang teras depan sekolah.

Segel Ditarget Dibuka

Camat Jambon, Arief Kurniawan, membenarkan adanya penyegelan akses sekolah. Pemerintah kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kepolisian untuk mengupayakan pembukaan kembali akses sekolah.

“Sudah kita koordinasikan dengan Polsek dan desa. Besok target kita segel sudah dilepas biar anak-anak bisa sekolah lagi,” ujarnya.

Sementara proses penyelesaian sengketa masih dibahas, puluhan siswa SDN Menang untuk sementara harus belajar dari rumah.

Pemerintah daerah berharap kesepakatan dapat segera dicapai agar aktivitas pendidikan tidak kembali terganggu. (Tim/Fjr)