Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Madiun Resmi Beroperasi, Tampung Ratusan Siswa

Bupati Madiun Hadir di Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi 1. (Dok. Kominfo Madiun)

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten Madiun resmi memulai penyelenggaraan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Penetapan Calon Siswa di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Madiun, Jumat (31/7/2026).

Program yang digagas Kementerian Sosial RI tersebut menjadi langkah awal penyediaan pendidikan berkarakter bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan antargenerasi.

Kegiatan bertema "Menanam Harapan, Menumbuhkan Masa Depan Melalui Sekolah Rakyat" itu dihadiri Bupati Madiun Hari Wuryanto.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mendukung keberlangsungan program, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah mempercayakan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 kepada Kabupaten Madiun.

Pada tahap awal, sekolah tersebut disiapkan menampung sekitar 260 hingga 360 siswa, sementara kapasitas maksimal bangunan diproyeksikan mencapai 1.200 siswa.

Pemerintah daerah juga memastikan pengawasan operasional akan dilakukan secara berkelanjutan bersama dinas terkait, kepala sekolah, dan ketua asrama agar proses pembelajaran serta pembentukan karakter berjalan sesuai tujuan.

Menurut Bupati Hari Wuryanto, keberadaan Sekolah Rakyat memberikan dampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga peserta didik karena seluruh kebutuhan pendidikan dan kehidupan selama menempuh pendidikan ditanggung negara.

"Begitu anak-anak masuk ke sini, secara otomatis mereka keluar dari beban Desil satu karena seluruh kebutuhannya sudah terpenuhi. Bahkan, tidak hanya anak-anaknya, rumah keluarganya pun kelak akan kita bantu perbaiki. Setelah mereka lulus dan mendapatkan pekerjaan, mereka siap menjadi tulang punggung keluarga untuk mengentaskan kemiskinan secara permanen," ungkap Bupati Hari wur.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang Kemensos RI, Rachmat Koesnadi, menjelaskan kegiatan MPLS dilaksanakan serentak di hampir 50 Sekolah Rakyat Terintegrasi di Indonesia.

Khusus di Kabupaten Madiun, pelaksanaan sistem full boarding dijadwalkan bergeser sekitar 7 hingga 10 hari atau diperkirakan pada 10–15 Agustus 2026 untuk memastikan seluruh fasilitas penunjang siap digunakan.

"Pada prinsipnya ruang kelas dan unit bangunan hunian asrama sudah siap. Saat ini proses finishing menyisakan sekitar 5% pekerjaan, antara lain penyaluran air bersih dari toren utama ke toren bangunan, perapian fasilitas toilet, serta pembersihan area kantin. Kami mengutamakan keamanan dan kenyamanan sebelum dihuni secara penuh," terang Rachmat Koesnadi.

Rachmat menambahkan, gelombang pertama akan diisi total 361 calon penghuni asrama, terdiri atas sekitar 257–259 siswa asal Kabupaten Madiun dan sekitar 90 siswa dari Kabupaten Ponorogo untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

Kemensos RI juga menggandeng Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dalam proses seleksi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kebutuhan sekitar 50 hingga 70 personel serta mengutamakan calon guru dari wilayah setempat.

Konsep Sekolah Rakyat Terintegrasi diterapkan dengan prinsip multi-entry dan multi-action sehingga kegiatan belajar maupun pemanfaatan fasilitas dapat disesuaikan dengan kesiapan sarana prasarana di lapangan.

Pemerintah Kabupaten Madiun bersama Kementerian Sosial memastikan seluruh proses persiapan terus diselesaikan agar kegiatan pendidikan berasrama dapat berjalan optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (@Red/Kominfo)