Program MBG Dinilai Perlu Evaluasi: Model SPPG Dinilai Padat Modal dan Rawan Persoalan
 |
| Foto : ilustrasi AI. |
GARDAJATIM.COM: Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dinilai perlu mendapatkan evaluasi, terutama terkait mekanisme pelaksanaan melalui mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Model pelaksanaan yang mengharuskan mitra membangun SPPG dengan kebutuhan modal cukup besar dinilai berpotensi menimbulkan persoalan.
Terlebih, dalam mekanisme tersebut mitra masih harus berada di bawah naungan yayasan.
Pertanyaannya, apa sebenarnya fungsi yayasan dalam rantai pelaksanaan program tersebut?
Kondisi ini dinilai berpotensi menambah panjang rantai birokrasi sekaligus membuka ruang terjadinya pungutan atau pembagian keuntungan yang tidak semestinya.
Bahkan, muncul kekhawatiran adanya dugaan permintaan bagian tertentu dari yayasan kepada mitra SPPG yang berada di bawah naungannya.
Dugaan tersebut tentu perlu dibuktikan melalui mekanisme pengawasan dan pemeriksaan yang transparan.
Persoalan lainnya adalah kebutuhan modal yang cukup besar. Bahkan kabarnya, untuk membangun satu SPPG diperlukan modal Rp2,5 hingga Rp3 Miliar sehingga banyak Mitra SPPG harus mencari pembiayaan melalui pinjaman perbankan maupun investor untuk membangun fasilitas yang dipersyaratkan.
Di sisi lain, aspek keamanan pangan juga menjadi perhatian. Apabila satu SPPG melayani sekitar 2.500 hingga 3.000 penerima manfaat, maka beban produksi, distribusi, pengawasan kualitas bahan makanan, hingga pengendalian keamanan pangan menjadi sangat besar.
Semakin besar volume makanan yang diproduksi dan didistribusikan dalam satu titik, semakin kompleks pula proses pengawasan yang harus dilakukan untuk memastikan makanan tetap aman sampai diterima peserta didik.
Alternatif: Dapur MBG Berbasis Desa.
Salah satu alternatif yang patut dipertimbangkan adalah memberikan ruang lebih besar kepada pemerintah desa dan masyarakat setempat dalam pelaksanaan MBG.
Konsepnya, setiap desa dapat memiliki satu dapur pelayanan dengan cakupan penerima manfaat yang lebih terbatas. Dengan demikian, pengelolaan makanan dapat dilakukan dalam skala yang lebih kecil sehingga koordinasi, pengawasan, distribusi, dan pengendalian keamanan pangan diharapkan menjadi lebih mudah.
Pelaksanaannya juga tidak harus selalu dengan membangun dapur baru yang membutuhkan investasi besar. Rumah warga atau fasilitas yang sudah tersedia dapat dipertimbangkan untuk dimanfaatkan setelah memenuhi standar kebersihan, sanitasi, keamanan pangan, serta persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah.
Masyarakat yang ditunjuk sebagai pengelola dapat diberikan pelatihan, pendampingan, serta pembinaan secara berkala. Dengan model tersebut, kebutuhan terhadap struktur pengelolaan yang terlalu panjang juga dapat ditekan.
Pengalaman masyarakat dalam mengelola usaha makanan skala kecil, seperti warung makan, dapat menjadi salah satu referensi dalam melihat kemampuan pengelolaan pangan berbasis komunitas.
Namun, standar keamanan pangan program MBG tetap harus mengikuti ketentuan khusus dan pengawasan resmi, sehingga pengalaman tersebut tidak serta-merta menjadi jaminan keamanan.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan sekadar siapa yang mengelola dapur MBG, tetapi bagaimana memastikan anggaran tepat sasaran, rantai birokrasi efisien, keamanan pangan terjamin, dan pengawasan dapat dilakukan secara transparan.
Jika model berbasis desa dapat memenuhi seluruh standar tersebut, mekanisme ini dapat menjadi salah satu alternatif yang layak dikaji oleh pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Dengan rantai pelaksanaan yang lebih sederhana, koordinasi antara pelaksana di lapangan dan BGN juga berpotensi menjadi lebih langsung.
Pada saat yang sama, semakin sedikit mata rantai dalam pengelolaan program, semakin mudah pula proses pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan.
Artikel ini merupakan opini pribadi penulis yang berdasarkan pengalaman dan diskusi dari berbagai pihak dilapangan. (Eko)