-->
bWJ4VIvabJt7GuIhCGKP0i6PjNDtbsjBe315cFMJ
Bookmark
🇮🇩DIRGAHAYU KE-81 TENTARA NASIONAL INDONESIA🇮🇩

AMDAL SR di Kadipaten Ponorogo Dibahas, Warga Diminta Cek Batas Tanah

Konsultasi publik studi AMDAL rencana pembangunan Sekolah Rakyat digelar di Balai Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo. (Foto: Denny/Teropongnusa.com)
GARDAJATIM.COM: Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo, dibahas dalam konsultasi publik studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Kamis (8/10/2026).

Konsultasi yang digelar di Balai Kelurahan Kadipaten itu menjadi forum untuk menghimpun saran, masukan, dan tanggapan masyarakat sebelum hasilnya diajukan kepada tim kajian AMDAL.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo bersama Universitas Airlangga (Unair) Surabaya. Hadir dalam forum tersebut Camat Babadan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Dinas Sosial, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo, serta tokoh masyarakat, LMD, dan Karang Taruna.

Warga Diminta Cek Batas Tanah

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo Sapto Jatmiko mengatakan konsultasi publik penting karena rencana pembangunan Sekolah Rakyat bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Ia juga meminta warga segera menyampaikan kepada pemerintah apabila menemukan kekeliruan terkait batas tanah yang kemungkinan terdampak pembangunan.

"Monggo segera ditanyakan, segera diselesaikan agar nantinya tidak ada permasalahan di kemudian hari setelah pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan," kata Sapto.

Sapto berharap masyarakat sekitar mendukung rencana pembangunan tersebut. Ia menyebut Sekolah Rakyat sebagai program Presiden Prabowo Subianto.

"Jarang-jarang desa atau kelurahan ditunjuk mendapatkan program Sekolah Rakyat. Rugi kalau tidak kita terima, karena banyak manfaatnya," ujarnya.
Masukan Warga Masuk Kajian AMDAL

Plt Kepala Dinas Sosial Ponorogo Toni Sumarsono mengatakan konsultasi publik menjadi wadah untuk menyampaikan informasi sekaligus menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Menurut Toni, masukan yang diperoleh dalam pertemuan akan menjadi bagian penting dalam penyusunan dokumen AMDAL. Kajian tersebut, kata dia, tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutan.

"Dengan luas 42 ribu lebih, kita berharap melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait, diharapkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan pendidikan serta mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas," kata Toni.

Menurut Toni, mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik, partisipatif, dan berwawasan lingkungan.

"Hasil dari pertemuan ini kita ajukan ke Tim Kajian AMDAL, setelahnya kita akan kembali lakukan pertemuan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari dengan warga," tandasnya.

Lurah Berharap Warga Ikut Terlibat

Sementara itu, Lurah Kadipaten Aji Condro Purnomo menyambut pelaksanaan konsultasi publik tersebut.

Ia berharap masyarakat Kelurahan Kadipaten dapat ikut ambil bagian dalam pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk dalam kesempatan kerja sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

"Kita harapkan pekerjanya bisa diambil dari warga sekitar, sesuai kemampuan dan skill-nya," harap Aji.

Konsultasi publik tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan kajian AMDAL rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kadipaten.

Pemerintah menyatakan hasil pertemuan akan diajukan kepada tim kajian AMDAL dan akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. (Dik/Fjr)
Dengarkan
Pilih Suara
1x
* Mengubah pengaturan akan membuat artikel dibacakan ulang dari awal.
Posting Komentar