Delegasi Ponorogo Soroti Enam Isu Pendidikan dalam Rakor Dewan Pendidikan se-Indonesia
Redaksi
... menit baca
 |
| Delegasi Dewan Pendidikan Ponorogo, Muhamad Fajar Pramono (Ketua), Farida Nuraini (Sekretaris), Syaikhudin Nasir (Anggota) saat menghadiri Rakor V se-Indonesia di Kabupaten Garut. (Foto: Istimewa) |
Isu yang dibahas mencakup pemerataan guru, kesejahteraan tenaga pendidik, kesetaraan sekolah negeri dan swasta, hingga penguatan karakter dalam menghadapi perkembangan teknologi.
Pembahasan tersebut diarahkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Delegasi Ponorogo menilai regulasi pendidikan perlu memperhatikan persoalan nyata di daerah, termasuk keterbatasan fiskal pemerintah kabupaten dan perubahan prioritas pembangunan.
Delegasi Ponorogo dalam forum tersebut terdiri atas Muhamad Fajar Pramono, Farida Nuraini, dan Syaikhuddin Nasir. Ketiganya menyampaikan sejumlah pandangan mengenai tantangan penyelenggaraan pendidikan yang dihadapi pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
Persoalan Fiskal Daerah Jadi Perhatian
Muhamad Fajar Pramono mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian peserta Rakor adalah pengalaman pemerintah kabupaten dalam mengatasi persoalan pendanaan pendidikan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Yang ditunggu DP se-Indonesia adalah pengalaman pemerintah kabupaten dalam mengatasi persoalan fiskal dan kecenderungan prioritas pembangunan yang berubah-ubah serta upaya pelibatan stakeholder," ujar Muhamad Fajar Pramono di sela Rakor.
Persoalan tersebut menjadi bagian dari pembahasan karena kebijakan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan rumusan regulasi nasional, tetapi juga pelaksanaannya di tingkat kabupaten dan kota.
Dari rangkaian diskusi, delegasi Ponorogo bersama peserta lainnya merumuskan enam isu dan usulan yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RUU Sisdiknas.
Enam Isu yang Disoroti Delegasi Ponorogo
1. Kesetaraan pendidikan negeri dan swasta
Delegasi Ponorogo menekankan pentingnya menghindari kesenjangan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta. Menurut rumusan usulan mereka, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendidikan dasar gratis di sekolah negeri maupun swasta perlu didukung mekanisme pendanaan yang proporsional.
Dua skema yang diusulkan adalah Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Twinning School. Keduanya diajukan sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi penyelenggaraan pendidikan di kedua jenis sekolah tersebut.
2. Regulasi yang mencakup seluruh penyelenggara pendidikan
Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya berada di bawah satu kementerian. Bahan Rakor menyoroti keberadaan lembaga pendidikan yang dikelola instansi lain, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, serta sekolah kedinasan.
Karena itu, delegasi mengusulkan agar RUU Sisdiknas menjadi payung hukum yang mencakup seluruh penyelenggara pendidikan. Mereka juga mendorong integrasi data pendidikan melalui satu sistem.
3. Kesejahteraan guru di luar penghasilan
Farida Nuraini menyoroti kesejahteraan guru dari sisi kebutuhan praktis yang menunjang kehidupan dan pekerjaan mereka. Perhatian terhadap guru, menurut usulan delegasi, tidak cukup hanya berfokus pada gaji.
Salah satu gagasan yang disampaikan ialah Kartu Sakti Guru, yang diusulkan memberikan potongan biaya transportasi dan pembelian buku. Usulan lainnya meliputi afirmasi pendidikan bagi anak guru, perumahan bersubsidi, serta bantuan hukum bagi tenaga pendidik.
4. Pemerataan distribusi guru
Distribusi guru juga menjadi salah satu isu yang dibawa delegasi Ponorogo. Mereka mengusulkan kebijakan wajib pengabdian selama dua tahun bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang baru ditempatkan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, delegasi mengajukan pembentukan Talent Pool Guru Nasional sebagai upaya mendukung pemerataan tenaga pendidik. Gagasan tersebut diarahkan untuk mengatasi persoalan distribusi guru yang dinilai belum merata, termasuk kecenderungan penumpukan di Pulau Jawa.
5. Penguasaan teknologi tetap disertai karakter bangsa
Syaikhuddin Nasir menekankan perlunya pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi identitas bangsa Indonesia.
"Coding dan AI penting, tapi karakter gotong royong dan adab Indonesia harus tetap menjadi jiwa," katanya.
Pandangan tersebut menempatkan penguasaan teknologi, termasuk coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), bersama dengan penguatan karakter sebagai dua hal yang perlu diperhatikan dalam arah pendidikan.
6. Keberagaman sebagai bagian dari kurikulum
Isu terakhir berkaitan dengan penguatan keberagaman dalam sistem pendidikan. Delegasi mengusulkan agar nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak berhenti sebagai slogan atau sebatas materi tentang toleransi.
Mereka mendorong agar penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian mendasar dari pendidikan dan terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran.
RUU Sisdiknas Diharapkan Menjawab Persoalan Daerah
Enam isu tersebut memperlihatkan beragam aspek yang menjadi perhatian delegasi Ponorogo, mulai dari pembiayaan dan tata kelola hingga kualitas sumber daya manusia serta pembentukan karakter peserta didik.
Usulan-usulan itu mencakup persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan di daerah maupun arah pendidikan nasional dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat.
Rakor V Dewan Pendidikan se-Indonesia di Garut ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal pembahasan RUU Sisdiknas.
Forum tersebut menempatkan persoalan fiskal dan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari isu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kebijakan pendidikan nasional. (Fjr/Red)
Sebelumnya
...
Berikutnya
...
