Pemkab dan DPRD Sepakati APBD Tulungagung 2027 Sebesar Rp3,21 Triliun
Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut APBD 2027 disusun secara transparan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Redaksi
... menit baca
![]() |
| Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Ranperda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 di Ruang Graha Wicaksana DPRD. (Dok Eka) |
GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3,219 triliun, dengan pendapatan daerah mencapai Rp2,932 triliun.
Persetujuan bersama itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD, Rabu (18/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, dan dihadiri Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, jajaran pemerintah daerah, para wakil ketua DPRD, serta seluruh anggota fraksi.
Sebelum penandatanganan kesepakatan bersama, agenda rapat diawali dengan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), dilanjutkan penyampaian pendapat akhir masing-masing fraksi.
Berdasarkan hasil pembahasan, struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027 terdiri atas:
- Pendapatan daerah: Rp2.932.161.039.149,02
- Belanja daerah: Rp3.219.027.489.972,86
- Defisit anggaran: Rp286.866.450.823,84
Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah dengan jumlah yang sama. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp0,00.
"Dengan demikian, pembiayaan netto tercatat sebesar Rp286.866.450.823,84, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan diproyeksikan sebesar Rp0,00," terang Plt Bupati.
Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung tahun 2027 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yakni "Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia".
Untuk mendukung pencapaian tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan delapan prioritas pembangunan.
Prioritas tersebut meliputi perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, pembangunan ekonomi sektor unggulan, serta penyediaan infrastruktur berkualitas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, penguatan hilirisasi serta pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, dan percepatan penurunan angka kemiskinan.
Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik, serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.
Plt Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja keras serta kontribusinya selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tulungagung atas kerja keras serta kontribusinya selama proses pembahasan Ranperda APBD 2027 ini," ujar Ahmad Baharudin.
Ia menjelaskan, pembahasan intensif yang dilakukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menghasilkan kesepakatan mengenai struktur APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027.
"Setelah melalui pembahasan intensif, Ranperda ini akhirnya dapat disetujui bersama untuk selanjutnya diproses guna dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur," katanya.
Ahmad Baharudin menegaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
"APBD 2027 ini kita susun dengan prinsip kehati-hatian, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kita ingin pembangunan di tahun 2027 fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan ekonomi daerah," jelasnya.
Menurutnya, persetujuan bersama APBD 2027 bukan sekadar kesepakatan mengenai angka-angka anggaran, melainkan bentuk komitmen bersama untuk memastikan pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Persetujuan bersama APBD 2027 ini bukan sekadar angka-angka. Ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan pembangunan di Tulungagung tahun 2027 berjalan tepat sasaran, berpihak kepada masyarakat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," tambahnya.
Di akhir keterangannya, Plt Bupati berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
"Saya berharap kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tersebut menjadi landasan kuat dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Mari kita kawal bersama APBD ini agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Tulungagung," pungkas Ahmad Baharudin.
Dengan disetujuinya Ranperda APBD 2027 tersebut, tahapan selanjutnya adalah proses evaluasi oleh Gubernur Jawa Timur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tulungagung. (@Red/Eka)
Sebelumnya
...

