SMK Go Global Perkuat Peluang Kerja Migran Kabupaten Madiun
Program SMK Go Global mendorong peningkatan kompetensi lulusan SMK agar siap bersaing di pasar kerja internasional dengan jaminan perlindungan.
Redaksi
... menit baca
Upaya tersebut dibahas dalam Workshop SMK Go Global Berbasis Digital di Gedung Center of Creativity and Life Skill Education (CCLE), Mejayan, Kabupaten Madiun, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Andie Megantara, bersama Wakil Bupati Madiun, Purnomo Hadi.
Andie menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sistem ketenagakerjaan yang menghubungkan pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.
Persiapan itu mencakup peningkatan keterampilan, sertifikasi kompetensi, pemahaman budaya negara tujuan, penempatan melalui prosedur resmi, jaminan sosial, hingga pendampingan setelah pekerja kembali ke Indonesia.
Menurut Andie, posisi Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah kantong pekerja migran di Jawa Timur menjadi alasan penting penguatan program tersebut.
Pemerintah ingin memastikan kesempatan bekerja di luar negeri diikuti kesiapan keahlian dan perlindungan bagi calon pekerja.
"Kami ingin anak-anak Kabupaten Madiun memiliki kesempatan yang sama untuk berkarier di tingkat global, bukan sekadar menjadi pencari kerja, tetapi menjadi tenaga kerja profesional yang mampu bersaing dan bekerja di berbagai negara," ujar Andie.
Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan, SMK PGRI 1 Mejayan telah mengambil bagian dalam menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha, baik di dalam maupun luar negeri.
Ia menekankan pentingnya kompetensi agar lulusan memiliki kemampuan yang diakui dan memperoleh penghargaan layak di negara tempat bekerja.
"Dengan begitu, nantinya mereka di sana akan lebih dihargai. Jadi, mereka bukan sekadar pekerja biasa, tetapi pekerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang baik," ungkap Wabup.
Purnomo juga mengingatkan pentingnya prosedur keberangkatan resmi dan jaminan perlindungan bagi pekerja migran.
"Termasuk bagaimana mereka itu dilindungi dengan BPJS dan melalui jalur yang resmi. Kalau nanti negara yang dituju, misalnya Jepang, KBRI juga akan bertanggung jawab terhadap pekerja kita yang ada di sana," terangnya.
Di sisi lain, Purnomo menyampaikan angka pengangguran Kabupaten Madiun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) telah turun menjadi 3,01 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata Jawa Timur sebesar 3,60 persen.
Capaian tersebut, menurutnya, turut didukung hilirisasi investasi di daerah serta peran lembaga pendidikan vokasi dalam menyiapkan tenaga kerja berkualitas selama kurang lebih 1,5 tahun masa kepemimpinannya bersama Bupati Madiun. (@Red/Hms)
Sebelumnya
...
