SBMR Minta UMK Kabupaten Madiun Naik Minimal 50 Persen
SBMR menilai kenaikan upah harus mengacu pada kebutuhan riil buruh di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok dan tingginya disparitas upah antarwilayah
Redaksi
... menit baca
 |
| Sekretaris Jenderal (Sekjend) SBMR, Slamet Hariyadi (Dok Ist) |
GARDAJATIM.COM : Serikat Buruh Madiun Raya (SBMR) meminta Pemerintah Kabupaten Madiun mempertimbangkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2027 sekurang-kurangnya 50 persen.
Usulan tersebut disampaikan menjelang pembahasan penetapan upah minimum yang berlangsung pada November 2026.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) SBMR, Slamet Hariyadi, mengatakan penentuan upah minimum harus didasarkan pada kebutuhan hidup riil kaum buruh.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian secara mendalam dengan memperhatikan kenaikan harga kebutuhan pokok dan beban hidup masyarakat yang terus meningkat.
Ia menilai penetapan upah tidak semestinya hanya berorientasi pada perhitungan angka maupun rumus tertentu tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang benar-benar dihadapi pekerja.
"Upah di Kabupaten Madiun harusnya sesuai dengan riil kebutuhan hidup kaum buruh. Perhitungan upah bukan soal hitung-hitungan angka atau rumus yang tidak jelas. Penentuan upah harus sesuai kebutuhan riil kaum buruh," tegas Slamet, Senin (9/11/2026).
Selain persoalan besaran upah, SBMR juga menyoroti disparitas upah antara wilayah Kabupaten Madiun dan daerah Ring 1 Jawa Timur.
Menurut Slamet, selisih upah di kedua wilayah tersebut masih cukup tinggi, meskipun harga sejumlah kebutuhan pokok relatif tidak jauh berbeda.
Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan kebijakan pengupahan agar pekerja di daerah tidak terus menghadapi kesenjangan kesejahteraan.
Slamet juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi turut memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja melalui kebijakan upah yang layak.
Menurutnya, rendahnya upah akan berdampak terhadap daya beli dan konsumsi masyarakat. Sebaliknya, peningkatan pendapatan pekerja diharapkan dapat mendorong daya beli sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
"Kami berharap kenaikan upah di Kabupaten Madiun naik minimal 50 persen. Hal ini sangat wajar melihat semua kebutuhan pokok pada naik," ujarnya.
SBMR berharap pemerintah daerah dapat menjadikan kebutuhan hidup pekerja sebagai salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan UMK 2027.
Dengan demikian, kebijakan pengupahan tidak hanya memperhatikan iklim investasi, tetapi juga memberikan ruang bagi peningkatan kesejahteraan kaum buruh. (@Red/Tim)
Sebelumnya
...
Berikutnya
...
