Beredar Isu Rekrutmen Karyawan KDKMP untuk Keluarga Kades, Pengurus Meradang Merasa Tak Dilibatkan

Foto: Ilustrasi AI

PACITAN, GARDAJATIM.COM: Polemik rekrutmen karyawan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai mencuat di Kabupaten Pacitan. Sejumlah pengurus koperasi mempertanyakan mekanisme perekrutan tenaga kerja yang disebut-sebut mengalami perubahan, sekaligus memunculkan dugaan adanya pengutamaan keluarga kepala desa (kades) dan rekomendasi dari Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Informasi yang beredar menyebutkan, kebutuhan karyawan KDKMP yang semula direncanakan sebanyak enam orang kini berubah menjadi hanya dua orang untuk setiap koperasi. Perubahan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya percepatan optimalisasi operasional KDKMP.

Namun, bukan sekadar pengurangan jumlah tenaga kerja yang menjadi perhatian. Polemik justru muncul setelah beredarnya pesan WhatsApp yang menyebutkan bahwa dua posisi karyawan tersebut diprioritaskan untuk satu orang dari keluarga kepala desa dan satu orang lainnya berdasarkan rekomendasi Babinsa.

Pesan yang disebut berasal dari hasil koordinasi melalui pertemuan daring (zoom meeting) bersama pimpinan Wakil Direktur Agrinas itu berisi arahan kepada para Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk segera menindaklanjuti kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah.

Dalam pesan tersebut juga dicantumkan sejumlah persyaratan calon karyawan, di antaranya minimal berpendidikan SMA atau sederajat, berusia maksimal 35 tahun, memiliki KTP setempat, serta komposisi jenis kelamin tidak diperbolehkan seluruhnya perempuan.

Berikut kutipan pesan yang beredar:

"Yth. Para Dandim. Berdasarkan zoom meeting malam ini dengan pimpinan wadir Agrinas, diputuskan bahwa untuk percepatan optimalisasi KDKMP, kebutuhan karyawan yg semula 6 cukup menjadi 2 orang, dg persyaratan minimal SMA sederajat, usia tdk boleh dari 35 th, jenis kelamin boleh laki-laki semua atau laki-laki & perempuan (tidak boleh dua-duanya perempuan), memiliki KTP setempat… diutamakan 1 orang keluarga kepala desa & 1 org rekom Babinsa…"

Pesan tersebut juga meminta agar nama-nama calon karyawan segera dikirimkan melalui jalur koordinasi terkait untuk diteruskan kepada Agrinas melalui Direktur Pendidikan Pusterad.

Beredarnya informasi itu memunculkan pertanyaan di kalangan pengurus KDKMP. Mereka khawatir proses perekrutan justru berlangsung tanpa melibatkan pengurus koperasi yang selama ini menjadi pihak paling dekat dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Bahkan, awak media memperoleh informasi bahwa salah satu kepala desa di Pacitan telah melakukan penjaringan calon karyawan. Kondisi ini semakin memunculkan tanda tanya mengenai siapa yang sebenarnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menentukan tenaga kerja koperasi.

Sejumlah pengurus menilai, proses rekrutmen semestinya tidak dilakukan secara sepihak. Sebab, pengurus koperasi dinilai lebih memahami kebutuhan organisasi, karakter pekerjaan, serta kemampuan calon karyawan yang nantinya akan menjalankan aktivitas usaha koperasi.

Salah satu pengurus KDKMP di Pacitan, Andi Rahmanto, secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap mekanisme yang berkembang tersebut. Menurutnya, perekrutan karyawan seharusnya menjadi tanggung jawab pengurus bersama pemerintah desa, bukan justru ditentukan oleh pihak lain tanpa pelibatan pengurus.

"Demi keberlanjutan dan keberhasilan KDMP ke depan, rekrutmen karyawan seharusnya adalah tanggung jawab pihak pengurus dan pemdes yang tahu persis kemampuan karyawan tersebut. Kenapa kok harus pihak PT Agrinas dan TNI," tulis Andi dalam diskusi grup WhatsApp.

Ia juga menyayangkan apabila pengurus yang selama ini aktif mengawal pembentukan hingga pelaksanaan KDKMP justru tidak memperoleh ruang dalam proses perekrutan tenaga kerja.

"Padahal selama ini yang punya peran aktif adalah pengurus KDMP, malah gak dapat porsi," imbuhnya.

Kekhawatiran serupa disampaikan pengurus lainnya. Nurcahyo mempertanyakan kebenaran informasi mengenai prioritas perekrutan anggota keluarga kepala desa.

"Benarkah ini, satu orang keluarga kades?" tanyanya.

Sementara Budi mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi yang dinilai tidak berpihak kepada pengurus koperasi.

"Semakin tidak jelas. Pengurus diusir setelah keringatnya diperas," keluhnya dalam diskusi WhatsApp tersebut.

Pernyataan-pernyataan itu mencerminkan adanya keresahan di kalangan pengurus. Mereka merasa selama ini telah bekerja keras mempersiapkan operasional KDKMP, mulai dari pengurusan administrasi, pengambilan sarana dan prasarana, hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya. Namun, ketika memasuki tahapan pemenuhan sumber daya manusia, mereka justru tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Padahal, keberadaan karyawan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan koperasi. Tenaga kerja yang direkrut nantinya tidak hanya bertugas menjalankan aktivitas administrasi, tetapi juga mendukung pelayanan, pengelolaan usaha, serta operasional harian koperasi.

Karena itu, pengurus berharap mekanisme rekrutmen dilakukan secara transparan, profesional, dan mengedepankan kompetensi calon karyawan. Selain itu, perlu ada kejelasan mengenai pembagian kewenangan antara pengurus koperasi, pemerintah desa, PT Agrinas, maupun unsur TNI yang terlibat dalam proses percepatan program KDKMP.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian (Dikopumin) Kabupaten Pacitan, Muhammad Ali Mustofa, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai perubahan jumlah kebutuhan karyawan KDKMP.

Namun, terkait kabar pengutamaan keluarga kepala desa dan rekomendasi Babinsa, ia mengaku belum memperoleh informasi maupun petunjuk lebih lanjut.

"Saya hanya mendapat informasi untuk karyawan memang untuk tahap ini dua orang dari wilayah/desa setempat. Untuk informasi lainnya saya belum ada info," jelas Muhammad Ali Mustofa, Rabu (11/11/2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai perubahan jumlah tenaga kerja telah sampai kepada pemerintah daerah melalui Dikopumin. Namun, sejumlah detail mengenai mekanisme seleksi dan pihak yang berwenang menentukan calon karyawan masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Polemik ini pun menjadi perhatian tersendiri bagi keberlanjutan KDKMP di Pacitan. Program yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa tersebut tentu membutuhkan tata kelola yang baik, termasuk dalam penentuan sumber daya manusia.

Transparansi rekrutmen dan pelibatan pengurus menjadi hal penting agar tidak muncul kesan adanya kepentingan tertentu dalam penempatan tenaga kerja. Sebab, keberhasilan koperasi bukan hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan ketersediaan sarana prasarana, tetapi juga oleh profesionalitas pengelolaan serta kepercayaan seluruh pihak yang terlibat.

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi lebih lanjut dari pihak PT Agrinas maupun unsur TNI terkait keabsahan pesan WhatsApp yang beredar, termasuk dasar kebijakan pengutamaan keluarga kepala desa dan rekomendasi Babinsa dalam rekrutmen karyawan KDKMP.

Kejelasan mengenai mekanisme, dasar kewenangan, serta keterlibatan pengurus koperasi menjadi hal yang dinantikan agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi persoalan baru dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Eko)