Bukan Sekadar Akses Data, Imigrasi Ponorogo Tekankan Keamanan Informasi

Kantor Imigrasi Ponorogo menggelar Sosialisasi Layanan Data Keimigrasian di Hotel Bukit Jaas Permai, Kabupaten Trenggalek. (Foto: Istimewa)

GARDAJATIM.COM: Pemanfaatan data keimigrasian secara digital membutuhkan mekanisme akses yang jelas serta perlindungan informasi yang memadai.

Hal ini menjadi perhatian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo saat menyosialisasikan Layanan Data Keimigrasian kepada instansi pemerintah dan aparat penegak hukum di Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan bertema “Akses Terkelola, Data Terjaga, Sinergi Terpelihara” tersebut berlangsung di Hotel Bukit Jaas Permai, Selasa (10/11/2026).

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai prosedur permohonan dan pemanfaatan data keimigrasian sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo yang diwakili Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Muhammad Hari Ariyansyah, dalam sambutannya menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama lintas instansi.

Menurutnya, integrasi informasi diperlukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas setiap instansi. Karena itu, hubungan kerja sama antarlembaga perlu terus diperkuat.

Akses Data Harus Melalui Mekanisme yang Jelas

Dalam kegiatan tersebut, Analis Keimigrasian Ahli Pertama, Dandy Herlambang, hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan mekanisme Layanan Data Keimigrasian.

Materi yang disampaikan meliputi dasar hukum, tata cara pengajuan permohonan data, registrasi akun pengguna, proses verifikasi, hingga jenis data yang dapat diakses oleh instansi pengguna.

Layanan Data Keimigrasian merupakan fasilitas digital yang disediakan bagi instansi dan lembaga pemerintah untuk memperoleh informasi keimigrasian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Melalui layanan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya memberikan akses informasi yang cepat, tepat, aman, dan akuntabel bagi instansi pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Meski demikian, pemanfaatan data tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Hak akses diberikan dengan memperhatikan kewenangan instansi pengguna serta prosedur yang telah ditetapkan.

Perlindungan Data Pribadi Menjadi Perhatian

Selain kemudahan akses, aspek keamanan informasi menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan layanan tersebut.

Pengelolaan akses data keimigrasian harus memperhatikan perlindungan data pribadi. Proses permohonan dan verifikasi menjadi bagian dari mekanisme untuk memastikan pemanfaatan informasi berjalan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, kebutuhan instansi terhadap data keimigrasian perlu berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga keamanan informasi yang diakses.

Kantor Imigrasi Ponorogo menyatakan terus mendorong kolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pelayanan keimigrasian yang profesional dan transparan.

Melalui sosialisasi di Kabupaten Trenggalek ini, penguatan pemahaman mengenai prosedur akses dan pemanfaatan Layanan Data Keimigrasian diharapkan dapat mendukung pertukaran informasi antarinstansi secara efektif dan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. (Rls/Fjr)