Siapa Menentukan Calon Wakil Bupati: Parpol atau Bupati?

Muhamad Fajar Pramono. (Foto: Istimewa)

GARDAJATIM.COM: Selama ini berkembang kesan bahwa penentuan calon Wakil Bupati sepenuhnya berada di tangan partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Padahal, pengisian jabatan Wakil Bupati tidak semestinya hanya dipandang sebagai urusan kompromi politik antarpartai, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 176 ayat (1) dan (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pengisian jabatan Wakil Bupati yang kosong dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Usulan dua orang calon disampaikan kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.

Dalam proses ini, perlu dibedakan antara kewenangan partai politik mengusulkan calon dan posisi Bupati dalam mekanisme pengusulan tersebut.

Partai politik memang memiliki hak mengusulkan, tetapi prosesnya tidak boleh dimaknai bahwa Bupati hanya menjadi perantara administratif atau sekadar mengikuti kehendak partai politik.

Jika masing-masing partai mengajukan banyak nama tanpa koordinasi dan kesepahaman dengan Bupati, misalnya sampai terkumpul lima hingga sembilan kandidat, hal itu berpotensi menempatkan Bupati pada posisi yang tidak proporsional. Apalagi, Wakil Bupati nantinya harus menjadi mitra kerja yang mendukung, membantu, dan menyukseskan tugas pokok serta fungsi Bupati.

Karena itu, secara politik dan tata kelola pemerintahan, Bupati definitif harus dilibatkan secara substantif dalam menentukan dua figur yang paling tepat untuk diajukan kepada DPRD.

Mekanisme tersebut harus tetap dilaksanakan sesuai kewenangan dan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Tujuannya bukan memperbesar kekuasaan Bupati ataupun memperkecil peran partai politik, melainkan memastikan pemerintahan berjalan baik, harmonis, efektif, dan berpihak kepada masyarakat.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa menjadi Wakil Bupati, tetapi masa depan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah. (*)