Dikepung Satgas 501, Komandan OPM Turun Gunung dan Kembali ke NKRI

Langkah Taktis Satgas Yonif 501/BY Tekan Separatis, Kembali Bukakan Jalan Damai di Papua | Jumat 16 Mei 2025 | Foto: (dok. Humas)

GARDAJATIM.COM: Upaya pendekatan humanis Satgas Yonif 501/BY membuahkan hasil signifikan di Papua. Yeremias Fumair, salah satu pimpinan militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari Kodap IV/Soraya, resmi menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Yeremias, yang dikenal sebagai komandan Batalyon Ayosami Pok sekaligus paman dari pelaku penyerangan pos TNI tahun 2024, Manfret Fatem, menyerahkan diri kepada aparat TNI setelah merasa terdesak oleh operasi militer intensif di kawasan Muara Usem, Distrik Aifat Timur.

Dalam pelariannya, Yeremias menempuh perjalanan ekstrem selama tiga hari. Ia harus menyusuri hutan lebat dan berenang menyeberangi sungai besar demi mencapai wilayah yang dijaga TNI. 

Di lokasi tersebut, ia menyerahkan diri secara sukarela dan kini berada dalam perlindungan Satgas TNI.

“Saya dengar anak dan istri saya yang lebih dulu menyerahkan diri beberapa pekan lalu diperlakukan dengan sangat baik oleh prajurit TNI. Itu yang membuat saya yakin untuk kembali,” ungkap Yeremias kepada aparat, Kamis (15/5).

Komandan Satgas Yonif 501/BY, Letkol Inf Yakhya Wisnu A., S.Sos., M.Han., menegaskan bahwa operasi TNI tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga mengedepankan pendekatan kemanusiaan untuk membuka ruang perdamaian.

“Penekanannya bukan hanya pada kekuatan tempur, tapi juga sentuhan persuasif dan pendekatan hati. Kita selalu membuka pintu bagi siapa pun yang ingin kembali ke jalan damai,” ujar Letkol Yakhya.

Langkah Yeremias dipandang sebagai pukulan besar bagi struktur organisasi OPM di Kodap IV/Soraya. Keputusan tersebut diyakini akan menjadi pemicu positif bagi anggota kelompok separatis lain untuk mengikuti jejak yang sama, menempuh jalan damai, dan kembali membangun masa depan bersama Indonesia.

Pemerintah pun menyambut langkah ini sebagai angin segar dalam upaya penyelesaian konflik Papua secara berkelanjutan dan bermartabat. (Hms/Red)