-->
bWJ4VIvabJt7GuIhCGKP0i6PjNDtbsjBe315cFMJ
Bookmark
PROMOSIKAN BISNIS ANDA DISINI - HUBUNGI: +62 856-5561-5145

Bupati Madiun Sampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026, Anggaran Tetap Berimbang Meski Dana Transfer Turun Rp192 Miliar

Meski Dana Transfer Menurun, Pemkab Madiun Pastikan RAPBD 2026 Tetap Efisien dan Tepat Sasaran | Jumat, 17 Oktober 2025 | Foto : Mah
GARDAJATIM.COM : Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (17/10/2025). 

Sidang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh seluruh anggota fraksi, jajaran Forkopimda, serta perangkat daerah.

Dalam penyampaiannya, Bupati Hari menegaskan bahwa RAPBD 2026 disusun dengan prinsip berimbang antara pendapatan dan belanja daerah, meski pemerintah harus menghadapi penurunan dana transfer dari pusat sebesar Rp192,99 miliar. 

“Dengan keterbatasan ini, kami tetap berkomitmen menyusun anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Yang penting masyarakat tetap mendapat pelayanan terbaik,” ujarnya.

Berdasarkan nota keuangan, pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp2,05 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp414,68 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,63 triliun. 

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,12 triliun, meliputi belanja operasi Rp1,51 triliun, belanja modal Rp140,85 miliar, belanja tidak terduga Rp10 miliar, dan belanja transfer Rp467,21 miliar.

Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp79 miliar. Namun defisit itu tertutup oleh pembiayaan neto daerah sebesar Rp79 miliar, sehingga APBD Kabupaten Madiun tahun 2026 tetap berimbang antara pendapatan dan belanja.

Usai rapat, Bupati Hari menjelaskan bahwa nota keuangan ini akan dibahas bersama DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencapai kesepakatan akhir. 

Ia menekankan bahwa arah kebijakan keuangan daerah tetap berpijak pada kesejahteraan masyarakat dan mendukung program nasional.

“Sesuai visi dan misi kami, yang penting kesejahteraan masyarakat. Program-program seperti ketahanan pangan, Makanan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, serta pemeriksaan kesehatan gratis akan terus kami dorong. Itu semua linier dengan arah pembangunan nasional,” ujarnya.

Bupati juga menyinggung langkah antisipasi atas pengurangan dana transfer dari pusat dengan menerapkan skala prioritas dalam belanja daerah.

“Kita harus pakai skala prioritas. Yang penting masyarakat kami sejahtera dan bahagia. Yang kita utamakan adalah program yang betul-betul menyentuh kepentingan rakyat,” tegasnya.

Sidang paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPRD Kabupaten Madiun itu berjalan lancar. DPRD akan segera menjadwalkan pembahasan bersama TAPD sebelum RAPBD 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Oleh : Mahmudi Rimbawan 
Editor : Redaksi
Dengarkan
Pilih Suara
1x
* Mengubah pengaturan akan membuat artikel dibacakan ulang dari awal.
Posting Komentar