Rapat Paripurna Kembali Digelar, Bupati Madiun Sampaikan Jawaban Terkait PU Fraksi-Fraksi DPRD

Pemkab Fokus Efisiensi dan Inovasi untuk Jaga Keseimbangan Fiskal RAPBD 2026 | Kamis, 23 Oktober 2025 | Foto : Mah

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun kembali menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum (PU) fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Kamis (23/10/2025).

Agenda ini menjadi tindak lanjut dari penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung sebelumnya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak. menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga keseimbangan fiskal di tengah penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Ia menilai kondisi fiskal tahun depan menuntut langkah efisiensi tanpa mengorbankan program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Meski menghadapi tekanan fiskal, efisiensi menjadi langkah utama. Namun program prioritas tetap berjalan dengan mempertimbangkan asas keberpihakan kepada rakyat,” ujar Bupati di hadapan anggota dewan.

Berdasarkan data RAPBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Madiun direncanakan sebesar Rp2,05 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp2,12 triliun, sehingga terjadi defisit sekitar Rp79 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah.

Penurunan dana transfer pusat juga cukup signifikan, di antaranya Dana Bagi Hasil Pajak turun sekitar Rp98,9 miliar, DAU Pendidikan Rp24,1 miliar, Dana Desa Rp28,9 miliar, serta DAK fisik dan nonfisik turun total Rp27,6 miliar.

Sejumlah fraksi DPRD sebelumnya menyoroti turunnya TKD dan ketimpangan alokasi anggaran antara belanja operasi yang mencapai Rp1,5 triliun dan belanja modal yang hanya sekitar Rp140 miliar.

Fraksi-fraksi juga mendorong agar pemerintah daerah lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi BUMD dan sektor pajak daerah.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Hari menegaskan bahwa pemerintah akan tetap berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui inovasi dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien.

“Kita akan terus berinovasi, namun tetap berhati-hati. Potensi PAD akan kita optimalkan, termasuk kinerja BUMD agar lebih produktif,” jelasnya.

Meski menghadapi keterbatasan, Pemkab Madiun tetap mempertahankan beberapa program prioritas, seperti Satu Desa Satu Mobil Siaga dengan anggaran Rp14 miliar, dan beasiswa pendidikan untuk 182 mahasiswa tidak mampu senilai Rp1,82 miliar.

Rapat paripurna yang dihadiri seluruh fraksi DPRD tersebut menjadi tahap lanjutan sebelum pembahasan RAPBD 2026 dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sejumlah pihak menilai, efisiensi yang dilakukan Pemkab Madiun perlu dibarengi dengan inovasi kebijakan agar keseimbangan fiskal tidak menghambat pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Oleh : Mahmudi Rimbawan

Editor : Redaksi