TKD Tahun 2026 Dipangkas, Pemkab Pacitan akan Kurangi Kunker Luar Kota dan Maksimalkan Vendor Lokal untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi

Kabag Ekonomi, Muhammad Ali Mustofa, S.Pi., M.M., saat ditemui dikantornya, Jum'at (17/10/2025). (FOTO: Eko Purnomo/gardajatim).

GARDAJATIM.COM: Pemerintah Pusat bersama DPR telah menyepakati Perubahan Rancangan APBN (RAPBN) tahun 2026 pada Kamis (18/9/2025) di Kompleks Senayan Jakarta.

Salah satu poin penting yang disepakati adalah terkait dengan dana Transfer ke Daerah (TKD) yaitu sebesar Rp 693 triliun. Jumlah ini memang mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan RAPBN yang dibuat oleh menteri keuangan Sri Mulyani, atau sebelum adanya perubahan RAPBN tahun 2026.

Dalam RAPBN sebelumnya, Sri Mulyani telah mengalokasikan TKD sebesar Rp 650 triliun. Setelah posisi menteri keuangan diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa, alokasi TKD dilakukan perubahan dengan dinaikkan sebesar 43 triliun atau sebesar 6,6 persen.

Namun jumlah tersebut turun drastis jika dibandingkan pada APBN tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 919 triliun dan menjadi Rp 848,5 triliun usai dilakukan efisiensi anggaran.

Sehingga postur anggaran TKD tahun 2026 masih jauh dibawah jika dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2025.

Tentu pengurangan anggaran ini akan sangat berdampak pada daerah-daerah yang selama ini masih sangat bergantung pada dana TKD dari pemerintah pusat.

Bahkan beberapa daerah beberapa waktu lalu sempat memanas karena pemerintah daerah menaikkan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk menutupi defisit anggaran maupun untuk merealisasikan janji-janji politiknya.

Hal itu sepertinya juga akan berimbas pada kabupaten Pacitan tahun depan, mengingat selama ini APBD Pacitan 80 persen masih di topang oleh dana transfer dari pusat.

Jika tidak ditangani dengan baik, kemungkinan hal ini juga akan berpengaruh terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang ada di kabupaten Pacitan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan melalui Kabag Ekonomi, Muhammad Ali Mustofa, S.Pi., M.M., mengatakan bahwa salah satu untuk tetap menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dengan dipangkasnya dana TKD tersebut adalah dengan mendatangkan investor dari luar daerah.

"Dengan anggaran yang berkurang pasti akan sedikit memperlambat gerak ekonomi di masyarakat. Kalau ditutup dari sektor swasta, maka harus ada investor yang masuk ke Pacitan," ucap Ali Mustofa, Jum'at (17/10/2025).

Selain itu, Pemkab hanya akan melakukan kegiatan yang berskala prioritas, mengoptimalkan vendor lokal sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah, serta mengurangi kegiatan atau kunjungan kerja (kunker) diluar kota.

"Tentu kita akan fokus ke kegiatan-kegiatan yang super prioritas, optimalkan barang dan jasa yang ada di dalam daerah sehingga ekonomi bisa berputar, kurangi bahkan betul-betul diminimalisir kegiatan kita diluar daerah, sehingga uang kita yang tinggal sedikit tidak bocor diluar daerah," terangnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat Pacitan untuk tetap waspada dengan tekanan ekonomi yang ada saat ini, jangan sampai terjebak pada hal-hal yang merugikan seperti judi online, pinjol, investasi bodong dan lain sebagainya. (Eko)