 |
| Dua Ka SPPG Ponorogo saat mengadu ke Nanik S. Deyang, di Blitar. (Foto: video tangkapan layar) |
GARDAJATIM.COM: Dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ponorogo, masing-masing SPPG Ponorogo, Jambon, Krebet dan SPPG Ponorogo, Kauman, Bantarangin resmi disuspend setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam operasionalnya.
Di tengah polemik tersebut, pihak Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara, Sogaten, Kota Madiun yang menaungi kedua SPPG tersebut membantah tudingan adanya intimidasi terhadap pengelola dapur.
Bagas, PIC Yayasan di SPPG Krebet menegaskan, bahwa tudingan intimidasi yang beredar dalam pemberitaan sebelumnya tidak sepenuhnya benar dan cenderung dilebih-lebihkan.
“Yang disampaikan itu terlalu dilebihkan. Dikatakan ada intimidasi, padahal yayasan tidak pernah melakukan intervensi, terutama dalam penyusunan menu,” ujar Bagas saat dikonfirmasi, Senin, 16 Maret 2026.
Ia menjelaskan, penyusunan menu sepenuhnya menjadi kewenangan tenaga ahli, seperti ahli gizi dan pihak terkait lainnya. Yayasan, menurut dia, tidak memiliki peran dalam menentukan komposisi menu.
“Silakan ahli gizi, akuntan, dan kepala SPPG menyusun menu. Kami tidak mengatur,” katanya.
Terkait dugaan pemangkasan anggaran bahan pangan dari Rp10.000 menjadi Rp6.500 per porsi, Bagas juga membantah.
Ia menegaskan, bahwa pihaknya tetap mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dan memiliki bukti pendukung.
“Kami tetap mengikuti aturan, tidak melebihi HET. Itu ada bukti-buktinya,” ucapnya.
Bagas juga mengakui bahwa dua dapur MBG di Krebet dan Bantarangin saat ini memang dihentikan sementara operasionalnya. Namun, menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan fasilitas.
“Memang kami mengiyakan untuk perbaikan. Dua dapur di Krebet dan Bantarangin kena suspend, termasuk pembenahan IPAL dan fasilitas lainnya,” katanya.
Di sisi lain, ia menyebut pihak yayasan tetap berkomitmen menjalankan program MBG dan terbuka untuk evaluasi dengan pihak terkait. Komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), kata dia, masih berjalan baik.
Sebelumnya, penghentian operasional dua dapur tersebut dilakukan setelah adanya laporan dugaan intimidasi terhadap kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Selain itu, ditemukan pula sejumlah pelanggaran standar operasional, termasuk kondisi dapur yang dinilai tidak layak.
Dua kepala SPPG Ponorogo, Jambon, Krebet Moch. Syafi"i Misbachul Mufid dan Rizal Zulfikar Fikri dari Kauman, Bantarangin sempat mengadukan persoalan tersebut kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, saat kegiatan di Blitar, Jawa Timur.
Rizal mengaku mengalami tekanan selama berbulan-bulan, termasuk dugaan intervensi kebijakan hingga ancaman hukum.
Mereka juga menyoroti adanya selisih anggaran bahan makanan yang disebut tidak sesuai ketentuan.
Menanggapi laporan itu, BGN langsung menurunkan tim pemantauan dan pengawasan untuk melakukan inspeksi mendadak.
Hasilnya, ditemukan sejumlah kekurangan, mulai dari aspek kebersihan, fasilitas, hingga instalasi pengolahan limbah yang belum memenuhi standar.
Akibat temuan tersebut, dua dapur MBG di Ponorogo diputuskan untuk disuspend sementara waktu hingga perbaikan selesai dilakukan.
Sementara itu, mitra dapur SPPG di dua lokasi tersebut, H. Darno, mengaku terkejut atas keputusan tersebut.
Ia menyatakan saat ini tengah melakukan berbagai pembenahan agar operasional dapur dapat kembali berjalan.
“Perbaikan sudah kami lakukan, termasuk IPAL dan fasilitas lainnya. Harapannya bisa segera normal kembali,” ujarnya. (Red)
