Mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo Disorot, Sikap Plt Kacab Dindik Dinilai Makin Tidak Transparan

SMAN 1 Barat, Magetan tempat pertemuan Adi Prayitno bersama beberapa SLTA/SMK wilayah Ponorogo-Magetan. (Foto: doc. Gardajatim.com)
GARDAJATIM.COM: Polemik mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan, kian memanas setelah serangkaian kejanggalan muncul dalam proses pengambilan keputusan dan minimnya transparansi dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Ponorogo–Magetan. Kritik publik menguat seiring Plt. Kepala Cabang Dindik, Adi Prayitno, beberapa kali gagal memberikan penjelasan resmi kepada media.

Sorotan terhadap kebijakan mutasi itu bermula dari langkah LKBH PGRI Ponorogo yang melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Mereka menilai keputusan mutasi tersebut diduga kuat melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang mengatur masa tugas minimal dua tahun bagi seorang kepala sekolah sebelum dapat dimutasi, kecuali terdapat pelanggaran disiplin atau hukum yang jelas.

“Klien kami (Katenan) tidak pernah mendapat teguran, baik lisan maupun tertulis. Tidak ada proses pembinaan. Tiba-tiba langsung dimutasi. Ini tindakan arogan dan bentuk penzoliman,” kata kuasa hukum LKBH PGRI, Aris Munandar beberapa waktu lalu.

Ia juga menyebut munculnya isu dugaan pungli di SMKN 1 Ponorogo sebagai upaya pembenaran yang dipaksakan.

"Kebenaran isu itu biar waktu yang menjawab. Kami punya bukti bahwa klien kami bersih," imbuhnya.

Upaya Konfirmasi Berulang Gagal

Tidak hanya soal dasar mutasi yang dipersoalkan, sikap tertutup Adi Prayitno terhadap media juga menambah keruh persoalan.

Upaya konfirmasi terbaru dilakukan pada Jumat, 5 Desember 2025, ketika Adi menghadiri kegiatan koordinasi Hari Guru di SMAN 1 Barat, Magetan.

Seorang guru penghubung sempat menyampaikan bahwa Adi dapat ditemui seusai acara, sehingga awak media diminta menunggu.

Namun hampir satu jam berlalu tanpa kehadiran sang pejabat. Guru tersebut kemudian kembali menemui wartawan dan menyampaikan informasi berbeda: Adi diklaim mendadak sakit dan telah meninggalkan lokasi.

Kepala SMAN 1 Barat, Sudjianto, membenarkan hal tersebut. “Tadi kami sudah sampaikan ke beliau (Pak Adi) kemudian izin pulang karena sakit,” ujarnya.

Namun narasi itu runtuh ketika Kepala SMKN 1 Badegan, Sujono, yang juga menjadi peserta kegiatan, memberikan kesaksian yang berlawanan.

Saat ditemui awak media secara tidak sengaja di area sekitar sekolah, ia membantah kabar sakit tersebut. “Setahu saya Pak Adi tidak sakit dan baru saja acara dengan kamj,” ucapnya singkat.

Kontradiksi keterangan ini menimbulkan dugaan bahwa kepergian Adi bukan semata alasan kesehatan, tetapi sebagai upaya menghindari pertanyaan media.

Terlebih, ini bukan kali pertama pejabat tersebut sulit ditemui. Upaya sebelumnya di kantor Cabang Dinas Pendidikan Ponorogo juga tidak direspons, dengan staf menyatakan pimpinan sedang tidak ada di tempat dan tidak dapat dihubungi.

Transparansi Kian Dipertanyakan

Minimnya informasi dari pihak Cabang Dinas Pendidikan dan tidak adanya klarifikasi resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memperlebar ruang spekulasi.

Publik mempertanyakan mengapa pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan mutasi justru berkali-kali menghindar, terlebih di tengah sorotan terhadap dugaan cacat administrasi dan ketidakjelasan dasar keputusan.

Di tengah absennya klarifikasi resmi, publik kini menunggu apakah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan membuka informasi secara terang benderang, atau tetap mempertahankan sikap diam di tengah polemik yang terus menggelinding.

Tanpa transparansi, pertanyaan yang menggantung semakin sulit dijawab: apa yang sebenarnya terjadi di balik mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo ini? (Fjr)