Ribuan Guru PPPK Paruh Waktu Datangi DPRD Tulungagung, Desak Kenaikan Gaji dan Kepastian Status

Aksi Damai Bersama PGRI Suarakan Kesejahteraan, DPRD Janji Kawal Aspirasi ke Pemerintah Daerah. (Dok. Eka)

GARDAJATIM.COM : Ribuan guru PPPK Paruh Waktu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (11/2/2026), menuntut kelayakan gaji serta kepastian kesejahteraan yang dinilai belum sebanding dengan beban kerja mereka.

Aksi yang diikuti forum perjuangan bersama PGRI Kabupaten Tulungagung ini menjadi sorotan karena melibatkan tenaga pendidik dari berbagai wilayah yang berharap ada langkah nyata dari pemerintah daerah.

Sejak pagi, massa berkumpul secara tertib di depan gedung wakil rakyat sambil menyampaikan aspirasi.

Suasana haru sempat terasa ketika para guru melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan sholawat sebagai doa agar perjuangan mereka mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para guru menegaskan bahwa tanggung jawab dan jam kerja mereka setara dengan guru lain.

Namun, kesejahteraan yang diterima hingga kini dinilai belum mencerminkan rasa keadilan, terutama terkait gaji dan kepastian status kepegawaian.

Usai menyampaikan aspirasi, perwakilan massa diterima dalam audiensi bersama Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, seluruh Wakil Ketua DPRD, serta Komisi A.

Pertemuan juga dihadiri Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung beserta jajaran pengurus, PLt Kepala Dinas Pendidikan, perwakilan guru PPPK Paruh Waktu, LSM, serta tokoh masyarakat.

Dalam forum tersebut, perwakilan guru menyampaikan tuntutan utama berupa penyesuaian gaji agar lebih layak, realisasi tunjangan yang belum terbayarkan, serta komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu.

Ketua PGRI Kabupaten Tulungagung, Muhadi, menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para guru yang memperjuangkan kesejahteraan.

“Kami dari PGRI Kabupaten Tulungagung mendukung sepenuhnya aspirasi rekan-rekan guru PPPK Paruh Waktu. Mereka adalah bagian dari keluarga besar guru yang memiliki tanggung jawab yang sama dalam mencerdaskan anak bangsa. Sudah selayaknya kesejahteraan mereka diperhatikan secara serius. Kami berharap DPRD dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk memperjuangkan peningkatan gaji serta kepastian status mereka,” tegasnya.

Audiensi Bersama Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, seluruh Wakil Ketua DPRD, serta Komisi A.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kegelisahan yang dirasakan para tenaga pendidik tersebut.

“Kami memahami dan merasakan apa yang menjadi kegelisahan para guru PPPK Paruh Waktu. Pada prinsipnya DPRD mendukung adanya kelayakan gaji bagi tenaga pendidik yang telah mengabdi dan bekerja secara profesional. Aspirasi ini akan kami kawal dan koordinasikan bersama pemerintah daerah agar ada solusi konkret sesuai aturan dan kemampuan anggaran daerah,” ungkap Ketua DPRD.

DPRD juga menegaskan bahwa Komisi A akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui pembahasan bersama organisasi perangkat daerah terkait.

Langkah ini difokuskan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan hingga kegiatan selesai.

Para guru berharap tuntutan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti sehingga tercipta keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik di Kabupaten Tulungagung. (@Eka)