GARDAJATIM.COM: Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, Senin (30/3). 
Pacitan Serahkan LKPD 2025 ke BPK Jatim, Tekankan Transparansi Keuangan Daerah. (Foto: Ist)
Penyerahan dilakukan secara langsung di kantor BPK Jawa Timur bersama 38 pemerintah daerah se-Jawa Timur.
Penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Langkah ini juga menjadi tahapan awal dalam proses audit laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.
LKPD Unaudited yang diserahkan terdiri dari sejumlah komponen utama, meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
Selain itu, dokumen pendukung lain juga turut disampaikan, antara lain surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah, hasil reviu Inspektorat, laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), laporan ikhtisar realisasi kinerja pemerintah daerah, serta ikhtisar laporan dana desa.
Penyerahan LKPD Unaudited ini bertujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dengan penyampaian tepat waktu, pemerintah daerah diharapkan dapat memenuhi standar tata kelola keuangan yang baik.
Proses selanjutnya, laporan keuangan tersebut akan melalui tahap pemeriksaan oleh BPK Jawa Timur untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Melalui tahapan ini, Pemerintah Kabupaten Pacitan diharapkan dapat mempertahankan kualitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. (@Acr)
Bupati Pacitan Indrata Nur Bayuaji menyerahkan LKPD Unaudited 2025 kepada BPK Jawa Timur bersama kepala daerah se-Jatim.
