Kader NasDem Ponorogo Kecam Pemberitaan Tempo, Tuntut Permintaan Maaf Terbuka

Kader Partai NasDem Ponorogo membentangkan banner pernyataan sikap sebagai bentuk protes terhadap pemberitaan Majalah Tempo. (Foto: doc. Gardajatim.com)
GARDAJATIM.COM: Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Ponorogo menyampaikan pernyataan sikap resmi menyusul laporan utama Majalah Tempo edisi 13–16 April 2026 dan tayangan Podcast “Bocor Alus” pada 11 April 2026. Mereka menilai pemberitaan tersebut tidak proporsional dan mencederai prinsip etika jurnalistik.

Sekretaris DPD Partai NasDem Ponorogo, Mukridon Romdloni, S.T., menyatakan bahwa bagi kader NasDem, partai bukan sekadar organisasi politik.

“Partai NasDem adalah rumah gagasan, ruang perjuangan, dan tempat kami meletakkan kehormatan,” ujarnya, Rabu, 15 April 2026.

Menurut dia, Ketua Umum Surya Paloh bukan hanya pemimpin organisasi, melainkan simbol gagasan yang menjadi pijakan perjuangan kader.

Karena itu, mereka menilai pemberitaan yang dimuat Majalah Tempo telah melampaui batas kritik yang sehat.

DPD NasDem Ponorogo menyoroti judul laporan utama “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” yang dinilai sebagai framing untuk menggiring persepsi publik bahwa partai tersebut merupakan entitas komersial.

“Ini bukan sekadar pilihan kata, tetapi upaya membentuk opini yang merendahkan,” kata Mukridon.

Lebih jauh, isi laporan disebut menggiring kesimpulan bahwa Partai NasDem telah bertukar dengan kepentingan pragmatis.

Mereka menilai tuduhan tersebut tidak disertai keseimbangan, kedalaman, maupun keadilan dalam penyajian informasi.

“Sebagai kader, kami tidak alergi terhadap kritik. Namun kritik harus berbasis fakta dan etika, bukan asumsi atau tendensi,” ujarnya.

Anggota legislatif dari Partai NasDem Ponorogo.

Dalam pernyataan sikap tersebut, DPD NasDem Ponorogo menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dianggap tidak menjunjung tinggi etika jurnalistik.

Kedua, menuntut Tempo menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan tertulis kepada Surya Paloh serta seluruh kader NasDem di Indonesia.

Ketiga, mereka mendesak Dewan Pers untuk bertindak tegas terhadap pemberitaan tersebut. Keempat, meminta adanya sanksi berat hingga penonaktifan terhadap pihak yang bertanggung jawab. Kelima, menuntut proses hukum yang adil atas dugaan pelanggaran tersebut.

Meski demikian, Mukridon menegaskan bahwa sikap ini bukan upaya membungkam kebebasan pers.

“Kami justru mengingatkan bahwa kebebasan pers bukan kebebasan untuk merendahkan. Kritik yang sehat tidak lahir dari niat menjatuhkan,” katanya.

DPD NasDem Ponorogo berharap Tempo dapat menjaga netralitas, meningkatkan verifikasi fakta, serta menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan akurat.

“Ini bukan soal siapa yang benar, tetapi bagaimana menjaga akal sehat dan etika dalam ruang publik,” tutupnya. (Fjr)