Pemkab Tulungagung Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Potensi Kemarau Panjang 2026

Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Jawa Timur 2026. (Dok. Eka)

GARDAJATIM.COM : Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi musim kemarau panjang tahun 2026. Langkah ini menjadi strategi penting guna mengantisipasi dampak yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan serta ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, menghadiri langsung Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Musim Kemarau Jawa Timur 2026 yang digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026).

Kehadiran Bupati dalam forum tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan pemerintah provinsi, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Dalam kesempatan itu, Bupati menekankan pentingnya langkah antisipatif sejak dini.

Menurutnya, kesiapsiagaan harus menjadi prioritas bersama agar dampak kemarau panjang dapat diminimalisir, terutama pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, dan kesehatan masyarakat.

"Kita tidak boleh menunggu dampak terjadi. Ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian utama. Seluruh perangkat daerah harus bergerak lebih awal dengan langkah yang terencana, terukur, dan terintegrasi," tegas Bupati, Selasa (7/4/2026).

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan koordinasi dan kesiapan, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan cadangan air bersih, hingga optimalisasi jaringan irigasi guna menjaga produktivitas pertanian.

Acara digelar di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (7/4/2026). (Dok. Eka)

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dalam arahannya mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan responsif dalam mengantisipasi berbagai potensi risiko selama musim kemarau, seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta krisis air bersih.

Ia menegaskan bahwa sinergi antar instansi menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemerintah daerah juga diminta memiliki rencana aksi yang jelas dan terintegrasi agar penanganan dapat berjalan efektif dan efisien.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur TNI, Polri, kejaksaan, Perum Perhutani, hingga jajaran dinas terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Jawa Timur. (@Eka)