Libatkan Generasi Muda, Atika Banowati Dorong Bank Sampah Jadi Solusi Pengelolaan Sampah di Ponorogo

Komitmen bersama membangun kepedulian terhadap pengelolaan sampah. (Foto: doc. Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Penanganan sampah di Kabupaten Ponorogo dinilai tidak lagi dapat bergantung pada tempat pembuangan akhir (TPA). Di tengah meningkatnya volume sampah dan peringatan darurat sampah di Jawa Timur, pendekatan berbasis ekonomi sirkular mulai didorong sebagai strategi utama dengan melibatkan masyarakat sejak dari sumbernya.

Gagasan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi "Kebersihan adalah Tanggung Jawab Kita" yang digelar Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi Partai Golkar, Hj. Atika Banowati, S.H., di Resto Sami Lumayan, Minggu (28/6/2026). Kegiatan Sowan yang memasuki penyelenggaraan ketiga itu diikuti mayoritas generasi muda.

Atika Banowati menilai persoalan sampah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan pemerintah semata.

Menurutnya, krisis sampah yang mulai dirasakan sejumlah daerah di Jawa Timur harus menjadi momentum untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengurangi sampah sejak dari rumah.

"Kita paling tidak jangan menambah sampah. Kalau setiap orang mulai bertanggung jawab dari lingkungannya sendiri, beban pengelolaan sampah akan jauh berkurang," ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan Sowan merupakan sarana anggota dewan mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dan memberikan edukasi mengenai berbagai persoalan daerah, termasuk pengelolaan sampah.

Ketua Komunitas Hijau, Endang Widayati, menilai paradigma pengelolaan sampah juga harus berubah.

Menurutnya, selama ini pembangunan TPS3R kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari biaya operasional yang tinggi hingga sulit mandiri secara ekonomi.

Karena itu, ia mendorong penguatan bank sampah yang dinilai lebih berkelanjutan karena memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat.

"Jangan lagi melihat sampah sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi," katanya.

Peserta mengikuti sosialisasi yang membahas solusi pengelolaan sampah.

Endang mengungkapkan sedikitnya 105 ton sampah diangkut setiap hari di Ponorogo. Jumlah tersebut belum termasuk sampah dari pasar, pondok pesantren, sekolah, perkantoran maupun aktivitas lainnya sehingga partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pengurangan sampah.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan semata-mata karena produksinya yang tinggi, melainkan rendahnya rasa tanggung jawab masyarakat.

"Jangan mengaku peduli lingkungan jika sampah yang kita hasilkan masih kita anggap urusan orang lain. Krisis sampah bukan terjadi karena terlalu banyak sampah, tetapi karena terlalu sedikit orang yang mau bertanggung jawab," tegasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo, drh. Sapto Djatmiko, memaparkan tantangan pengelolaan sampah di daerah masih cukup besar.

Berdasarkan data DLH, volume sampah Ponorogo mencapai sekitar 140 ribu ton per tahun. Setiap hari sekitar 90 ton sampah masuk ke TPA Mrican, sedangkan kapasitas fasilitas pengolahan yang tersedia baru mampu menangani sekitar 45 ton per hari.

Menurut Sapto, arah kebijakan nasional kini tidak lagi berorientasi pada pembangunan TPA baru. Ke depan, TPA hanya difungsikan sebagai tempat pembuangan residu yang sudah tidak dapat didaur ulang maupun diolah.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong pengurangan sampah sejak dari sumber melalui pemilahan rumah tangga, penguatan bank sampah, TPS3R, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), rumah kompos, budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF), hingga pemanfaatan teknologi waste to energy.

DLH Ponorogo juga akan menggandeng sejumlah lembaga keuangan dalam memperkuat program bank sampah hingga tingkat desa.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terbentuknya sistem ekonomi sirkular, di mana sampah tidak lagi menjadi beban lingkungan, tetapi dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat sekaligus mengurangi tekanan terhadap TPA. (Fjr)