Aliansi Petani Ponorogo Datangi DPRD, Bawa 3 Tuntutan soal Program Makan Bergizi Gratis
Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal Ponorogo menyatakan dukungan terhadap Program MBG, sekaligus mendesak dugaan korupsi di BGN diusut
Fajar Setiawan
... menit baca
 |
| Massa Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal membentangkan spanduk di depan Gedung DPRD Ponorogo. (Foto: Doc. Gardajatim.com) |
Sikap tersebut disampaikan Aliansi Petani, Peternak, dan Pekerja Lokal Kabupaten Ponorogo saat menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Ponorogo, Jumat, 3 Juli 2026.
Pernyataan sikap itu diwakili Purwanto alias Gapung. Aliansi terdiri dari pelaku UMKM, petani, peternak, pekerja lokal, relawan, serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Ponorogo.
Dalam pernyataannya, aliansi menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program MBG sebagai salah satu program strategis nasional yang dinilai memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menurut mereka, program tersebut mampu meningkatkan penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM lokal.
Selain itu, kepastian permintaan juga dinilai membantu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Kami mendukung pemerintah untuk melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis karena memberikan manfaat nyata bagi UMKM, petani, peternak, dan pekerja lokal," kata Purwanto alias Gapung dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan ratusan peserta aksi.
Meski mendukung keberlanjutan program, aliansi juga meminta dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) diusut hingga tuntas.
Mereka mendesak aparat penegak hukum bekerja secara profesional, transparan, independen, dan tanpa tebang pilih.
"Kami mendukung penuh pengusutan setiap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional serta mendorong penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan," tegas Purwanto.
Selain itu, aliansi mendorong pemerintah melakukan perbaikan tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya semakin efektif dan berkelanjutan.
Beberapa usulan yang disampaikan meliputi evaluasi penggunaan anggaran, penguatan sistem pengawasan, hingga peningkatan standar kelayakan dapur penyelenggara sesuai ketentuan keamanan pangan dan sanitasi.
Aliansi menilai keberhasilan Program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, bersama jajaran pimpinan DPRD menerima langsung aspirasi yang disampaikan massa aksi di depan gedung DPRD.
Dalam keterangannya, Dwi Agus menyatakan DPRD menyambut baik aspirasi masyarakat dan berkomitmen menjalankan fungsi kelembagaan untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
"Kami menerima dan menyambut baik aspirasi masyarakat. DPRD Ponorogo akan mengawal serta meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat sesuai tugas, fungsi, dan mekanisme kelembagaan yang berlaku," ujar Dwi Agus Prayitno.
Aliansi berharap Program MBG tetap berjalan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, UMKM, serta pekerja lokal di Kabupaten Ponorogo.
Penulis: Fajar
Editor: Redaksi
Sebelumnya
...