ICMI ORDA Ponorogo Resmi Dikukuhkan, Gandeng Pemkab Bangun Ekosistem UMKM Berkelanjutan, Siap Jadi Proyek Percontohan Jawa Timur
Redaksi Garda Jatim
... menit baca
 |
| Pengurus ORDA ICMI Ponorogo periode 2026–2031 bersama Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Pendopo Kabupaten Ponorogo. (Foto: Istimewa) |
Momentum tersebut tidak hanya menandai lahirnya kepengurusan baru ICMI Ponorogo, tetapi juga menjadi awal kolaborasi strategis antara kalangan cendekiawan dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan.
Acara dihadiri Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., Ketua DPRD Ponorogo H. Dwi Agus Prayitno, para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Ponorogo, anggota DPR RI Dr. H. Ali Mufti dari Komisi V dan H. Riyono, S.Kel., M.Si. dari Komisi IV, jajaran Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, pimpinan perguruan tinggi, para akademisi, pimpinan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi profesi, para pengusaha, pelaku UMKM, serta para sesepuh dan pendiri ICMI Ponorogo.
Pengukuhan juga dihadiri jajaran ORWIL ICMI Jawa Timur yang diwakili Dr. Pitono Nugroho, bersama perwakilan ORDA Madiun dan ORDA Pacitan.
Kepengurusan ORDA ICMI Ponorogo periode 2026–2031 dipimpin Assoc. Prof. Dr. H. Muhamad Fajar Pramono, M.Si. sebagai Ketua, didampingi Assoc. Prof. Dr. Alif Sugianto, M.Pd., M.Hum. dan Assoc. Prof. Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si. sebagai Wakil Ketua. Posisi Sekretaris dijabat Dr. Martha Eri Safira, S.H., M.H., Wakil Sekretaris Veri Setiawan, M.I.Kom., Bendahara Hj. Nanik Budiati Muawanah, S.E., M.Ak., serta Wakil Bendahara Dhony Prastyo Nugroho, S.AB., M.Si.
Komposisi kepengurusan mencerminkan semangat kolaborasi lintas institusi. Pengurus berasal dari berbagai perguruan tinggi di Ponorogo, seperti Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), serta melibatkan akademisi dan profesional dari berbagai bidang keahlian, mulai dari agama, hukum, politik dan pemerintahan, komunikasi, sains dan teknologi, ekonomi, kesehatan masyarakat, birokrasi, hingga dunia usaha.
Untuk mengoptimalkan kontribusi tersebut, ORDA ICMI Ponorogo membentuk lima divisi strategis, yaitu Divisi Pendidikan, Riset, Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat; Divisi Politik, Kenegaraan, Hukum dan HAM; Divisi Sosial Budaya dan Peradaban Islam; Divisi Ekonomi, Bisnis, UMKM dan Pengembangan Pedesaan; serta Divisi Kesehatan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Dalam sambutannya, Ketua ORDA ICMI Ponorogo, Assoc. Prof. Dr. H. Muhamad Fajar Pramono, M.Si., menegaskan bahwa ICMI hadir sebagai organisasi pengabdian para cendekiawan yang menjadikan ilmu pengetahuan sebagai solusi bagi persoalan bangsa.
Ia menuturkan, sejarah telah memberikan banyak teladan mengenai peran strategis cendekiawan dalam membangun peradaban. Mulai dari Al-Hasan al-Bashri pada masa Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Hayyan dan Al-Khawarizmi pada era Harun ar-Rasyid, hingga Ali Qushji pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Mereka mampu menghadirkan ilmu pengetahuan sebagai pilar kemajuan negara.
"ICMI ingin mengambil posisi sebagaimana para cendekiawan besar tersebut, yaitu menjadi mitra strategis pemerintah yang menghadirkan gagasan, inovasi, kritik yang membangun, dan solusi bagi masyarakat. Bukan menjadi kelompok intelektual yang kehilangan integritas sebagaimana pelajaran sejarah tentang Bal'am yang menjadikan ilmu mengikuti kepentingan kekuasaan," ujarnya.
Menurut Fajar, semangat itu merupakan kelanjutan dari warisan pemikiran Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie yang berhasil mempertemukan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk kemajuan Indonesia.
Semangat tersebut kini diteruskan melalui visi ICMI yang inklusif dan transformatif, sejalan dengan agenda melahirkan ilmuwan yang berdampak dan ilmuwan yang bermutu sekaligus berarti.
Ia menegaskan bahwa ICMI Ponorogo tidak ingin hanya menjadi ruang diskusi akademik, tetapi hadir mendampingi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
"Kami ingin akademisi turun ke masyarakat, belajar dari ketangguhan pelaku UMKM sekaligus menghadirkan inovasi, teknologi, pendampingan, dan jejaring agar UMKM Ponorogo semakin berdaya saing," katanya.
Sementara itu, Plt. Bupati Ponorogo Hj. Lisdyarita, S.H., yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat ORDA ICMI Ponorogo, menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan baru ICMI Ponorogo.
Menurutnya, tantangan pembangunan saat ini tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, pesantren, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki prioritas yang sama dengan ICMI dalam memperkuat ekosistem UMKM sebagai fondasi ekonomi daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan ICMI menjadi sebuah keharusan agar inovasi akademik dapat diterapkan secara nyata dalam pemberdayaan masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan ORDA ICMI Ponorogo tentang pengembangan ekosistem UMKM berkelanjutan.
Nota kesepahaman ditandatangani oleh Plt. Bupati Hj. Lisdyarita, S.H. mewakili Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Assoc. Prof. Dr. H. Muhamad Fajar Pramono, M.Si. mewakili ORDA ICMI Ponorogo.
Kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama dalam pengembangan riset terapan, inovasi, pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas.
Dukungan juga datang dari ORWIL ICMI Jawa Timur. Dalam sambutannya, Dr. Pitono Nugroho menyampaikan apresiasi atas langkah cepat ORDA ICMI Ponorogo yang langsung membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan MoU pada hari pelantikan.
Menurutnya, sinergi yang dibangun di Ponorogo merupakan implementasi nyata visi ICMI sebagai organisasi cendekiawan yang inklusif, transformatif, dan berdampak bagi masyarakat.
Bahkan, ORWIL ICMI Jawa Timur menilai model kolaborasi antara ORDA ICMI Ponorogo dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo layak dikembangkan sebagai proyek percontohan (pilot project) bagi ORDA ICMI di kabupaten dan kota lain di Jawa Timur.
Dengan semangat kolaborasi tersebut, ORDA ICMI Ponorogo diharapkan menjadi ruang bertemunya ilmu pengetahuan, nilai-nilai keislaman, kebijakan publik, dan inovasi sosial dalam mendorong lahirnya pemerintahan yang tangguh, masyarakat yang produktif, ekonomi kerakyatan yang kuat, serta peradaban yang maju dan berkelanjutan. (Rls/Fjr/Red)
Sebelumnya
...
