MKKS Ponorogo: Sekolah Dibebani Program Lima OPD, Anggaran dan Guru Jadi Kendala

Ketua MKKS SMP Negeri Ponorogo, Achmad Junaidi. (Foto: Doc. Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Di balik padatnya agenda sekolah, ada persoalan yang jarang terlihat publik. Semakin banyak program pemerintah yang harus dijalankan, semakin besar pula beban yang harus ditanggung sekolah tanpa dukungan anggaran yang memadai.

Situasi itu kini dirasakan banyak Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Ponorogo.

Para kepala sekolah mengaku berada di posisi yang tidak mudah karena harus memenuhi berbagai tugas lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara ruang gerak anggaran mereka sangat terbatas.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN Kabupaten Ponorogo, Achmad Junaidi, mengungkapkan kondisi tersebut kepada wartawan, Kamis, 2 Juli 2026.

Menurutnya, sekolah hampir selalu dilibatkan dalam berbagai program pemerintah daerah. Namun, dukungan pembiayaan yang menyertai kegiatan tersebut dinilai belum sebanding.

"Setiap kegiatan OPD selalu melibatkan sekolah, sementara dukungan anggaran hampir tidak ada. Ini yang menjadi beban serius bagi kami," kata Junaidi.

Ia menjelaskan, sedikitnya ada lima OPD yang rutin menggandeng sekolah dalam pelaksanaan program. Di antaranya Dinas Pendidikan, Disbudparpora, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Dinas Keluarga Berencana.

Persoalannya, berbagai kegiatan itu membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Sementara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tidak dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan tersebut.

Kegiatan Budaya Dinilai Paling Menguras Anggaran

Menurut Junaidi, program pelestarian budaya menjadi salah satu beban terbesar yang harus dipikul sekolah.

Saat penyelenggaraan Grebeg Suro, misalnya, sejumlah sekolah diminta menampilkan kesenian Reyog. Kebutuhan biaya untuk menyiapkan kelompok kesenian dinilai cukup besar.

"Untuk satu grup Reyog saja bisa menghabiskan biaya sangat besar. Belum selesai kegiatan itu, sekarang sudah ada lagi permintaan mendukung tari massal dari Disbudparpora," ujarnya sambil menunjukkan surat permintaan kegiatan terbaru.

Di sisi lain, sekolah mengaku tetap memiliki komitmen mendukung pelestarian budaya lokal sebagai identitas Ponorogo. Namun keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya tidak selalu mudah.

Dilema Saat Mencari Dukungan Dana

Tanpa alokasi anggaran khusus, sekolah harus mencari berbagai solusi agar kegiatan tetap berjalan.

Salah satunya melalui partisipasi masyarakat. Namun langkah tersebut sering memunculkan persoalan baru.

"Ketika kami mencoba menggalang partisipasi, sering kali justru dianggap pungutan liar. Padahal ini untuk mendukung kegiatan yang juga bagian dari program pemerintah," jelasnya.

Kekurangan Guru Menambah Beban Sekolah

Selain persoalan kegiatan lintas OPD, sekolah juga menghadapi kekurangan tenaga pendidik.

Banyak guru memasuki masa pensiun, sementara proses pengadaan pegawai belum mampu menutup kebutuhan di lapangan.

Untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan, sekolah mengandalkan Guru Tidak Tetap (GTT) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sebagian honor tenaga tersebut masih harus ditanggung oleh sekolah.

"Tenaga pengajar saja kami harus mencari anggaran sendiri untuk honor. Ini menjadi beban tambahan di luar kegiatan OPD," kata Junaidi.

MKKS Dorong Solusi yang Lebih Sistematis

Menurut Junaidi, sekolah pada prinsipnya mendukung seluruh program pemerintah daerah, termasuk pelestarian budaya dan kegiatan pembangunan lainnya.

Namun ia berharap dukungan tersebut juga diikuti kebijakan yang lebih realistis, mulai dari kepastian pendanaan, fleksibilitas aturan pembiayaan, hingga percepatan pemenuhan kebutuhan guru.

"Bukan berarti kami tidak mendukung program pemerintah. Kami sangat mendukung. Tetapi sekolah juga membutuhkan dukungan nyata agar seluruh program dapat berjalan tanpa mengganggu tugas utama kami sebagai lembaga pendidikan," tegasnya.

Persoalan ini dinilai menjadi sinyal perlunya evaluasi pola kolaborasi antara pemerintah daerah dan sekolah.

Tanpa skema pendanaan yang jelas serta pembagian tanggung jawab yang proporsional, sekolah dikhawatirkan akan terus menanggung beban yang semakin besar di tengah tuntutan meningkatkan kualitas pendidikan.

Penulis: Fajar

Editor: Redaksi