Penawaran 80 Persen HPS Jadi Sorotan, Mutu Proyek dan Pengawasan Diuji

Ilustrasi

GARDAJATIM.COM : Penawaran kontraktor yang berada tepat di angka 80 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Walidasa Madiun.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan margin keuntungan kontraktor dan dapat berdampak terhadap mutu pekerjaan apabila tidak diimbangi pengawasan ketat di lapangan.

Ketua LSM Walidasa Madiun, Sutrisno, meminta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan dinas teknis memastikan seluruh pekerjaan tetap mengacu pada spesifikasi, volume, serta material yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.

“Pengawasan volume dan material di lapangan harus diperketat. Jangan sampai tipisnya margin memicu manipulasi spesifikasi,” tegasnya, Jumat (14/8/2026).

Meski demikian, Sutrisno menilai penawaran tepat 80 persen dari HPS tidak serta-merta menunjukkan kontraktor akan menurunkan kualitas pekerjaan.

Kemampuan kontraktor memperoleh material dengan harga lebih rendah, memiliki stok material, mendapatkan harga khusus dari pemasok, hingga menerapkan metode kerja yang lebih efisien dapat menjadi faktor yang memungkinkan pekerjaan tetap memenuhi spesifikasi.

Selain faktor biaya, reputasi perusahaan dan orientasi untuk memperoleh pekerjaan berikutnya juga dapat menjadi pertimbangan kontraktor untuk tetap menjaga kualitas.

Dengan demikian, rendahnya nilai penawaran perlu dilihat bersama kemampuan kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak.

Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Penataan Lanskap Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Madiun. Dalam tender tersebut, CV BJ ditetapkan sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp638,12 juta dari HPS sebesar Rp797,65 juta.

Nilai penawaran tersebut berada tepat 20 persen di bawah HPS atau setara dengan 80 persen dari nilai HPS.

Dari sisi proses pemilihan penyedia, penawaran tersebut tidak berada di bawah ambang 80 persen HPS.

Karena itu, kondisi tersebut berbeda dengan penawaran yang berada di bawah 80 persen dan memerlukan perlakuan sesuai ketentuan pengadaan yang berlaku.

Namun, setelah pemenang tender ditetapkan, perhatian utama bergeser pada tahap pelaksanaan pekerjaan.

PPK dan konsultan pengawas memiliki peran penting memastikan kontraktor memenuhi seluruh ketentuan kontrak dan tidak mengurangi mutu pekerjaan untuk menekan biaya pelaksanaan.

Pengawasan terutama diperlukan terhadap penggunaan material, volume pekerjaan, ketebalan dan spesifikasi bahan, hingga kualitas pekerjaan konstruksi.

Setiap pekerjaan yang tidak sesuai dokumen kontrak harus segera dikoreksi dan tidak dibiarkan menjadi celah pengurangan kualitas.

Selain mutu fisik, potensi perubahan pekerjaan juga perlu dicermati. Ketidaksesuaian antara kondisi lapangan dan dokumen perencanaan dapat menjadi dasar pengajuan perubahan kontrak atau Contract Change Order (CCO).

Karena itu, setiap perubahan harus memiliki dasar teknis yang jelas dan tidak digunakan untuk membenarkan pengurangan mutu pekerjaan.

Aspek jaminan pelaksanaan juga perlu menjadi perhatian. PPK harus memastikan seluruh persyaratan jaminan dipenuhi sesuai ketentuan, termasuk keabsahan penerbit jaminan dan mekanisme pencairannya apabila kontraktor wanprestasi.

Penawaran tepat 80 persen HPS pada akhirnya tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator bahwa sebuah proyek berisiko mengalami penurunan kualitas.

Namun, nilai penawaran tersebut tetap menjadi titik perhatian dalam pengawasan karena menyangkut kemampuan kontraktor menjaga keseimbangan antara biaya, efisiensi, dan pemenuhan spesifikasi.

Karena itu, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan pengawasan. Proyek Penataan Lanskap MPP Kota Madiun diharapkan tetap menghasilkan pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak sehingga penghematan anggaran tidak berujung pada penurunan kualitas fasilitas publik yang diterima masyarakat. (@Red/Wal)