Wakil Bupati Bukan Sekadar Pengganti Kursi Kosong

Edy Susanto. (Foto: Istimewa)
Oleh: Edy Susanto Diaspora di Amerika Serikat

GARDAJATIM.COM: Kekosongan jabatan Wakil Bupati Ponorogo semestinya tidak dipahami sebagai persoalan administratif yang harus segera diisi.

Di balik kursi yang kosong itu, sesungguhnya terdapat pertaruhan yang jauh lebih besar: kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam situasi seperti ini, pembahasan mengenai siapa yang layak menduduki posisi tersebut seharusnya tidak berhenti pada kalkulasi politik atau pembagian kekuatan antarkelompok.

Politik memang tidak dapat dipisahkan dari proses pengisian jabatan publik. Namun ketika kepentingan politik menjadi satu-satunya ukuran, kepentingan masyarakat berpotensi bergeser ke pinggir.

Ponorogo membutuhkan lebih dari sekadar seorang Wakil Bupati. Yang dibutuhkan adalah sosok yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat tata kelola birokrasi, dan menjadi penghubung berbagai kepentingan yang berbeda.

Figur yang mampu bekerja dalam diam, tetapi hasil kerjanya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, ukuran utama semestinya bukan seberapa besar dukungan politik yang dimiliki seorang calon.

Yang lebih penting adalah integritasnya, rekam jejak pengabdiannya, pengalaman mengelola pemerintahan, kemampuannya menyelesaikan persoalan publik, serta kesanggupannya membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat.

Jabatan Wakil Bupati bukanlah hadiah politik. Ia adalah amanah yang melekat dengan tanggung jawab moral kepada rakyat.

Sebab, pada akhirnya masyarakat tidak menilai proses negosiasi politik yang terjadi di ruang-ruang tertutup.

Yang mereka rasakan adalah apakah pelayanan publik membaik, pemerintahan berjalan bersih, dan kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan warga.

Saya berharap proses pemilihan Wakil Bupati dilakukan secara terbuka, objektif, dan berlandaskan kepentingan daerah.

Siapa pun yang terpilih harus mampu menghadirkan rasa percaya, bukan sekadar memperoleh legitimasi politik.

Pertanyaan yang seharusnya dijawab bukanlah, siapa yang paling kuat secara politik? Melainkan, siapa yang paling mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah?

Bagi saya, ukuran keberhasilan seorang Wakil Bupati sangat sederhana. Kehadirannya harus membuat masyarakat semakin yakin bahwa pemerintahan bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Karena pada akhirnya, Ponorogo membutuhkan seorang pemimpin yang bukan hanya memiliki kekuatan politik, tetapi juga keberanian moral untuk menjaga pemerintahan tetap bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan publik.

Itulah alasan mengapa kepentingan Ponorogo harus selalu ditempatkan di atas kepentingan partai, kelompok, maupun pribadi. ***