HKTI Ponorogo Bidik Rantai Pasok MBG, Petani Disiapkan Jadi Pemasok Langsung

Pengurus dan anggota DPC HKTI Kabupaten Ponorogo berfoto bersama seusai Rapat Kerja Cabang (Rakercab) masa bakti 2026–2030 di Hotel Putra Dewa 3, Ngebel. (Foto: Istimewa)

GARDAJATIM.COM: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya dipandang sebagai program pemenuhan gizi. Di Ponorogo, skema tersebut mulai dilihat sebagai peluang untuk memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan memperkuat posisi petani di pasar.

Peluang itu menjadi salah satu fokus Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Ponorogo dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) masa bakti 2026–2030 di Hotel Putra Dewa 3, Ngebel, 8–9 Agustus 2026.

Ketua DPC HKTI Ponorogo Sugeng Hariyono mengatakan, organisasi petani itu akan mengambil peran sebagai penghubung antara produksi petani dan kebutuhan dapur penyedia MBG.

Dengan pola tersebut, hasil panen diharapkan dapat terserap berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG dapat dipetakan sejak awal, kemudian disesuaikan dengan jadwal panen petani.

Komoditas seperti sayuran, buah-buahan, hingga hasil peternakan dapat disiapkan berdasarkan kebutuhan menu dalam periode tertentu.

“Harapan kita, dari petani langsung ke konsumen. Ini yang selama ini tidak terjadi,” kata Sugeng.

Skema itu dinilai penting karena persoalan petani tidak selalu berhenti pada produksi. Setelah panen, petani masih menghadapi persoalan pemasaran dan posisi tawar ketika berhadapan dengan rantai distribusi yang lebih panjang.

HKTI ingin mengambil celah tersebut dengan membangun sistem yang memungkinkan produksi petani dikonsolidasikan sebelum disalurkan kepada pembeli.

Dengan begitu, petani tidak berjalan sendiri-sendiri ketika memenuhi permintaan pasar dalam jumlah besar.

Untuk menopang sistem tersebut, HKTI Ponorogo menyiapkan pembentukan Koperasi Produksi HKTI.

Koperasi ini dirancang sebagai wadah kolektif untuk mengelola produksi sekaligus memperkuat distribusi hasil pertanian.

Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda HKTI untuk mendorong perubahan pola usaha tani dari sekadar mengejar produksi menjadi produksi yang mengikuti kebutuhan pasar.

Sugeng mengatakan, keberhasilan program tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan organisasi menghubungkan data kebutuhan konsumen dengan kemampuan produksi petani.

“HKTI diberi amanah untuk mensukseskan swasembada. Ini saatnya petani tidak lagi hanya jadi penonton,” ujarnya.

Selain pertanian tanaman pangan dan hortikultura, HKTI Ponorogo juga menyiapkan pengembangan sektor peternakan, perkebunan, dan perikanan.

Salah satu dukungan yang telah diterima berupa sekitar 500.000 bibit lele yang akan dikembangkan di daerah.

Diversifikasi tersebut menunjukkan upaya HKTI memperluas sumber pendapatan petani sekaligus membangun ekosistem produksi pangan yang saling terhubung.

Rakercab dengan tema “Petani Berdaya, Pangan Mandiri, Ekonomi Desa Tumbuh” itu pada akhirnya tidak hanya membahas program internal organisasi.

Forum tersebut menjadi ruang untuk merumuskan bagaimana petani dapat mengambil posisi lebih kuat dalam rantai ekonomi pangan.

Jika skema penyerapan langsung berjalan, dapur MBG berpotensi menjadi salah satu pasar yang dapat memberikan kepastian permintaan bagi produk petani.

Namun, tantangannya adalah memastikan kualitas, kontinuitas pasokan, volume, serta ketepatan waktu pengiriman sesuai kebutuhan dapur.

Di titik inilah koperasi produksi dan konsolidasi antarpetani menjadi penting. Petani tidak lagi hanya dituntut menghasilkan komoditas, tetapi juga mampu memenuhi standar pasar secara kolektif.

HKTI Ponorogo menargetkan pola tersebut dapat menjadi bagian dari transformasi pertanian di daerah.

Petani diharapkan tidak hanya berperan sebagai produsen bahan pangan, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam menentukan ke mana hasil produksinya dipasarkan dan bagaimana nilai ekonominya kembali kepada mereka. (Tim/Fjr)