Karnaval Sekolah dan Beban Wali Murid, Garda Satu Minta Dindik Ponorogo Turun Tangan

Ketua DPC Garda Satu Ponorogo, Budiono. (Foto: Arsip Gardajatim.com)

GARDAJATIM.COM: Semarak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di sejumlah sekolah di Kabupaten Ponorogo mendapat sorotan dari masyarakat.

Persoalan yang muncul bukan mengenai kegiatan karnavalnya, melainkan beban biaya yang harus ditanggung wali murid untuk menyiapkan penampilan anak.

Ketua DPC Garda Satu Kabupaten Ponorogo, Budiono, mengatakan pihaknya menerima sejumlah aduan dari orang tua siswa.

Keluhan terutama berkaitan dengan biaya sewa kostum dan jasa rias atau make up yang diperlukan untuk mengikuti kegiatan sekolah.

Menurut Budiono, persoalan tersebut menjadi lebih sensitif ketika wali murid merasa tidak memiliki banyak pilihan dalam menentukan penyedia kebutuhan penampilan anak.

“Banyak wali murid mengeluh soal biaya sewa baju dan make up. Bahkan ada yang merasa harus mengambil di tempat tertentu dengan harga yang relatif lebih mahal,” ujar Budiono, Sabtu (8/8/2026).

Ia menyebut, dalam sejumlah aduan yang diterima, biaya untuk sekali tampil dapat mencapai Rp200.000 hingga Rp250.000.

Nominal tersebut dinilai cukup signifikan bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, terlebih pengeluaran orang tua meningkat pada awal tahun ajaran baru.

Budiono menilai persoalan utamanya bukan pada keinginan sekolah menggelar kegiatan peringatan kemerdekaan.

Menurut dia, kegiatan tersebut justru penting sebagai ruang bagi siswa untuk belajar bekerja sama dan mengenal nilai-nilai kebangsaan.

Namun, kegiatan sekolah semestinya mempertimbangkan kondisi ekonomi seluruh wali murid. Jangan sampai partisipasi siswa dalam kegiatan yang bersifat perayaan justru menimbulkan tekanan bagi keluarga.

“Orang tua pasti mendukung anaknya tampil. Tapi jangan sampai terasa dipaksa. Apalagi sebelumnya sudah banyak pengeluaran untuk kebutuhan sekolah,” katanya.

Budiono juga meminta agar sekolah memberikan ruang pilihan yang lebih luas kepada wali murid.

Dengan demikian, kebutuhan kostum maupun rias tidak serta-merta menjadi pengeluaran yang harus dipenuhi melalui penyedia tertentu.

“Sekolah seharusnya membuat standar yang wajar. Jangan sampai kegiatan yang tujuannya baik justru menjadi beban. Ingat, kemampuan wali murid itu berbeda-beda,” ujarnya.

Meski menerima aduan, Budiono menegaskan pihaknya tidak menuding sekolah tertentu. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai fenomena yang berpotensi terjadi di berbagai sekolah.

“Ini bisa terjadi di banyak sekolah. Kami tidak ingin menunjuk mana yang dianggap seenaknya menarik biaya,” jelasnya.

Karena itu, Garda Satu mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada sekolah mengenai penyelenggaraan kegiatan peringatan kemerdekaan.

Menurut Budiono, sekolah tetap dapat menggelar kegiatan secara meriah tanpa menjadikan kemampuan ekonomi wali murid sebagai faktor yang menentukan apakah seorang siswa dapat berpartisipasi atau tidak.

“Kami berharap Dinas Pendidikan bisa memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah agar kegiatan seperti ini tetap ada, tapi tidak memberatkan orang tua,” tegasnya.

Persoalan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kegiatan sekolah yang melibatkan pembiayaan orang tua perlu mempertimbangkan transparansi, kewajaran biaya, serta keberagaman kemampuan ekonomi keluarga.

Dengan prinsip itu, semarak HUT Kemerdekaan di sekolah diharapkan tetap menjadi ruang pendidikan dan kebersamaan bagi siswa, bukan sumber persoalan baru bagi wali murid. (Fjr/Red)